Relokasi Depo Plumpang awalnya sebagai upaya menjauhkan fasilitas vital Pertamina seperti depo atau kilang minyak dari kawasan pemukiman dan kegiatan masyarakat.
Rencana tersebut mulai menjadi polemik usai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah pengamat melontarkan penolakan. Luhut menilai, seharusnya yang pindah adalah warga di sekitar Depo Plumpang. Kata dia, warga Tanah Merah tersebut pun mendirikan rumah di atas lahan Pertamina.
Fadjar mengatakan, saat ini perusahaannya lebih fokus dalam pembangunan zona penyangga atau buffer zone di seluruh depo dan kilang minyak. Rencananya, area berjarak 50 meter dari lokasi tersebut akan bebas dari pemukiman dan kegiatan masyarakat. Selain Plumpang, depo Pertamina yang juga berada dekat dengan pemukiman masyarakat adalah Depo BBM Cendana di Samarinda, Kalimantan Timur.
"Nanti Depo BBM Plumpang akan menjadi pilot project [proyek percontohan] seperti arahan pemerintah," ujar dia.
Saat ini, pembahasan mengenai buffer zone Depo Plumpang masih berlangsung dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga negara dan pemprov DKI Jakarta. Pembahasan tersebut tentu saja termasuk lokasi pemindahan warga yang lahan tempat tinggalnya masuk dalam zona penyangga.
Selain menuai penolakan, rencana relokasi Depo Plumpang juga belum final karena harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, DPR sendiri masih berada dalam masa reses hingga 13 Maret 2023.
Tak Realistis dan Boros
Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam secara tegas mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang. Pasalnya hal tersebut sangat tidak realistis dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit.
“Bahkan terkesan lebih kental nuansa politiknya,” ujar Syaikul dalam keterangan persnya dikutip Jumat (10/3/2023).
Dia berharap pemerintah mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya peningkatkan pengelolaan manajemen resiko di tubuh Pertamina. Menurut dia, pemindahan depo tak menjamin kecelakaan serupa dapat dicegah.
“Saat ini, membuat zona penyangga (buffer zone) di lokasi Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi yang paling kongkret yang bisa dilakukan dan juga membebaskan lahan masyarakat sampai jarak aman,” kata dia.
Rencana pemerintah merelokasi depo Pertamina Plumpang ke areal pelabuhan milik Pelindo dinilai akan memboroskan biaya pemerintah dan mendisrupsi jalur eksisting distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga menyebut ongkos yang dikeluarkan untuk memindahkan Depo BBM Plumpang akan jauh lebih besar dibandingkan dengan merelokasi warga yang tinggal di sekitarnya.
Terlebih, pemindahan depo tersebut akan diikuti oleh perubahan jalur pipa distribusi BBM yang sudah ada.
"Secara kasat mata, biayanya lebih mahal memindahkan depo Pertamina Plumpang, karena depo tersebut sudah terintegrasi dengan kilang Pertamina Balongan lewat saluran pipa," katanya ketika dihubungi oleh Bloomberg Technoz belum lama ini.
(rez/frg)
