Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan data 134 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya KPK mengungkap soal 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Sementara mayoritas kepemilikan adalah atas nama istri maupun anggota keluarganya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi Bloomberg Technoz membenarkan rencana KPK menyerahkan data PNS tersebut ke Sri Mulyani pada Jumat (10/3/2023).

"Ya (hari ini), pakai surat resmi saja. Jadi tidak secara fisik ke sana," kata Pahala Nainggolan lewat pesan singkat.

Dari 280 perusahaan yang jadi tujuan saham milik para pegawai pajak kata dia hanya dua yang berbentuk konsultan pajak.

Sementara sebelumnya Pahala melalui video yang dilansir KPK awalnya menyampaikan soal 134 PNS tersebut. KPK kata dia juga sedang memantau profil hingga kekayaan ratusan orang tersebut. Data yang mereka dapatkan adalah hasil analisis pada pangkalan data basis data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sesuai aturan, LHKPN memang harus turut mencantumkan seluruh harta kekayaan suami atau istri pejabat yang menjadi wajib lapor.