Augusta Saraiva dan Courtney McBride - Bloomberg News
Bloomberg, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memecat beberapa staf di badan pengungsi Palestina atas tuduhan Israel bahwa mereka ikut serta dalam serangan 7 Oktober oleh Hamas. Berita ini memicu AS, Inggris, dan negara-negara lain untuk menangguhkan pendanaan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "merasa ngeri dengan berita" bahwa para pekerja di Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, atau UNRWA, mungkin telah terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh militan Hamas di Israel selatan, dan mendesak kepala badan tersebut untuk menyerahkan para tertuduh untuk diadili, kata kantornya dalam sebuah pernyataan pada Jumat. Menurut pernyataan tersebut, akan ada "tinjauan independen yang mendesak dan komprehensif" terhadap badan tersebut.
Klaim tersebut menjadi noda hitam bagi UNRWA, yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada para pengungsi Palestina di Jalur Gaza, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Tepi Barat. Badan ini telah lama dipandang dengan penuh kecurigaan oleh Israel dan Partai Republik di Amerika Serikat, yang berpendapat bahwa badan ini hanya menyulut konflik Israel-Palestina dan dana yang disalurkan untuk makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan membebaskan Hamas untuk mendanai permusuhan melawan Israel.
"Tuduhan mengejutkan ini muncul ketika lebih dari 2 juta orang di Gaza bergantung pada bantuan penyelamatan nyawa yang telah diberikan oleh badan tersebut sejak perang dimulai," kata Direktur Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini dalam sebuah pernyataan pada Jumat. "Siapa pun yang mengkhianati nilai-nilai dasar PBB, juga mengkhianati mereka yang kami layani di Gaza, di seluruh wilayah, dan di tempat lain di seluruh dunia."
Israel mengatakan akan meminta dukungan AS dan Uni Eropa untuk menghentikan operasi UNRWA di Gaza. Menteri Luar Negeri Israel Katz menulis dalam sebuah unggahan di X bahwa kementeriannya ingin memastikan bahwa badan tersebut "tidak akan menjadi bagian dari hari esok."
Dia mendesak PBB untuk mengambil "tindakan pribadi segera" terhadap pimpinan UNRWA.
Sementara kritik atas peran UNRWA dalam konflik Israel-Palestina semakin meningkat setelah Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel, kelompok ini juga telah membayar mahal atas pemboman Israel ke Gaza, dengan lebih dari 150 stafnya terbunuh dalam perang tersebut.
Sebagian besar dari 30.000 staf UNRWA adalah warga Palestina, dengan 13.000 di antaranya berada di Gaza. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat bahwa 12 staf UNRWA telah dituduh terkait dengan serangan tersebut.
Amerika Serikat--donatur utama UNRWA--juga mengumumkan pada Jumat bahwa mereka menangguhkan dana tambahan untuk organisasi tersebut setelah adanya tuduhan tersebut. "Harus ada pertanggungjawaban penuh bagi siapa saja yang berpartisipasi dalam serangan keji pada 7 Oktober," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dalam sebuah pernyataan. AS menyumbang lebih dari $296 juta kepada kelompok tersebut pada tahun 2023.
Inggris, Australia, Kanada, Italia, dan Finlandia juga mengatakan bahwa mereka menghentikan sementara pendanaan tambahan untuk UNRWA.
Senator James Risch, anggota Partai Republik dari Idaho yang bertugas di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan bahwa ia telah memperingatkan pemerintahan Biden selama bertahun-tahun tentang pendanaan badan tersebut, yang menurutnya "memiliki sejarah mempekerjakan orang-orang yang terkait dengan gerakan teroris seperti Hamas."
Terlepas dari tuduhan-tuduhan baru-baru ini, AS mengisyaratkan bahwa mereka terus mendukung badan tersebut. UNRWA memainkan "peran penting dalam memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada warga Palestina, termasuk makanan pokok, obat-obatan, tempat tinggal, dan dukungan kemanusiaan penting lainnya," ujar Miller dalam pernyataan tersebut.
Uni Eropa juga menyatakan keprihatinannya atas tuduhan tersebut, dan mengatakan bahwa mereka mengharapkan UNRWA "memberikan transparansi penuh atas tuduhan tersebut dan mengambil tindakan segera terhadap staf yang terlibat."
(bbn)
