Revisi kedua yang dilakukan pada Desember lalu dikatakan Dewan Pers masih terdapat pasal karet yang dapat membatasi kebebasan pers. Atas dasar itu, Dewan Pers meminta masyarakat dan komunitas pers untuk mengkritisi hasil revisi UU ITE ini.

Payung hukum ITE kerap menjadi alasan seseorang untuk menjerat pihak-pihak tertentu, termasuk publik secara umum tidak hanya pada pekerja media. Terbaru adalah kasus yang menimpa influencer Palti Hutabarat.

Pengamat menilai UU ITE meski telah mengalami perubahan masih jadi 'alat untuk menetapkan tersangka' seperti pada era Orde Baru. Penegak hukum amat represif dan aturan jadi alat untuk menakut-nakuti, terang Denny Siregar, pengamat media sosial dilansir dari media lokal.

(fik/wep)