Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkomitmen untuk melanjutkan program hilirisasi, tetapi dengan mengedepankan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau environmental, social and governance (ESG).
Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) Wijayanto Samirin mengatakan perbaikan pada komponen ESG bakal dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Soal hilirisasi, Anies-Muhaimin akan melanjutkan hilirisasi, mendorongnya menuju industrialisasi tetapi dengan perbaikan-perbaikan terutama komponen ESG,” ujar Wijayanto dalam agenda dalam agenda Diskusi Katadata Forum Dilema Hilirisasi Tambang : Dibatasi atau Diperluas, Kamis (25/1/2024).
Pertama, untuk aspek lingkungan, komponen lingkungan bakal masuk ke dalam studi kelayakan (feasibility study) sebuah proyek. Bila kerusakan lingkungan lebih besar, maka proyek tersebut dinilai tidak layak.
“Ketika 1 opportunity menimbulkan kerusakan lingkungan, cost lingkungan mahal, ini dimasukkan dalam feasibility study; enggak feasible. Jadi ada analisis yang komprehensif ,” ujarnya.
Selama ini, kata Wijayanto, indikator lingkungan tidak dimasukan dalam produk domestik bruto (PDB). Dengen demikian, bukan tidak mungkin Indonesia sebenarnya mengalami kerugian yang besar akibat kerusakan lingkungan.
Negara maju seperti Jerman, padahal, telah mempertimbangkan aspek lingkungan sebelum melakukan pengolahan sumber daya alam (SDA). Dalam hal ini, Jerman memiliki cadangan batu bara yang besar, tetapi enggan untuk melakukan eksploitasi secara berlebihan.
“Jerman punya reserve batu bara luar biasa besar, tetapi enggak ditambang, untuk produksi 1 ton batu bara di Jerman, ada cost US$100. Itu dia kenapa mereka menahan untuk tidak produksi. Harus bijak melihat dampak ini,” ujarnya.
Kedua, untuk aspek sosial, Anies-Muhaimin melihat selama ini masih banyak permasalahan sosial yang disebabkan oleh hilirisasi. Di antaranya permasalahan visa, kesenjangan upah antara pekerja dalam negeri dan asing, serta tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang masih rendah khususnya soal vendor untuk makan siang yang tidak memanfaatkan UMKM lokal.
Ketiga, tata kelola (governance). Anies-Muhaimin menyoroti Indonesia yang selama ini senang dengan tingkat investasi yang tinggi namun tidak menjaga tata kelola dengan baik, khususnya dalam memberikan serangkaian insentif kepada investor.
“Kalau investasi besar dan ternyata mark up apakah ada proses audit? untuk nikel dan tambang. Ketika capital expenditure [belanja modal] melebihi angka, tax holiday yang diberikan besar. Potensi penerimaan pajak pemerintah turun,” ujarnya.
Wijayanto juga mempertanyakan soal urgensi dari pemberian insentif kepada para investor, padahalIndonesia menguasai sumber daya alam. Pemerintah di lain sisi justru tidak memberikan ragam insentif kepada manufaktur yang menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi.
Terakhir, Anies-Muhaimin menyoroti soal hilirisasi yang menyebabkan potensi monopoli bila tata kelola tidak dijaga dengan baik. Sebab, produsen kecil tidak bisa melakukan ekspor dan harus menjual ke smelter yang saat ini dikuasai oleh China. Otomatis, kata Wijayanto, produsen kecil harus menerima harga yang ditetapkan smelter tersebut.
“Seolah-olah Indonesia seperti provinsi dari China. Semua produk nikel masuk ke sana dan karena smelter dominan dia bisa memaksa harga, kita produsen kecil mau jual ke luar enggak bisa, harus lewat smelter harga harus kita terima berapa pun,” tegasnya.
Prabowo-Gibran: Perluas Hilirisasi ke 21 Komoditas
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bakal memperluas hilirisasi ke 21 komoditas yang terdiri dari 8 sektor hingga 2040.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan, sektor tersebut diantaranya adalah mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan.
“Jenis komoditasnya adalah nikel, timah, tembaga, bauksit, baja, emas dan perak, aspal untuk mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, kelapa sawit, kelapa, karet dan biofuel untuk perkebunan, rumput laut dan garam untuk kelautan, tuna rajungan dan makarel, udang dan kepiting untuk perikanan, kayu dan getah pinus untuk kehutanan,” ujar Dradjad.
Dalam pengembangan hilirisasi, Dradjad mengatakan, pihaknya bakal menjamin kelestarian lingkungan agar hilirisasi dapat berjalan dengan lancar dan menciptakan manfaat untuk Indonesia, salah satunya adalah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja yang ditargetkan Prabowo-Gibran.
Menurut Djadjad, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam hilirisasi, yakni dalam industri kayu lapis. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, misalnya, Indonesia melakukan hilirisasi kayu.
Kayu gelondongan diolah menjadi veneer dengan nilai tambah sekitar dua kali lipat dan kayu lapis dengan nilai tambah sekitar 5 kali lipat.
Melalui hilirisasi kayu, pada masa kejayaannya industri kayu lapis berkembang menjadi salah satu pilar utama sektor nonmigas.
Dradjad memaparkan data bahwa nilai ekonomi rata-rata per tahun pada masa kejayaan (1985—2025) mencapai Rp55,37 triliun dengan nilai devisa rata-rata per tahun US$3.733 dan menciptakan 305.337 pekerja langsung.
Namun, penyebab utama dari surutnya industri kayu lapis adalah karena Indonesia gagal menjaga kelestarian hutan sebagai sumber bahan baku. Tingkat deforestasi sangat tinggi, sehingga kayu gelondongan makin langka dan mahal.
Dampaknya, daya saing melemah, mengakibatkan banyak perusahaan tutup. Efek selanjutnya adalah anjloknya nilai ekonomi, devisa dan penyediaan lapangan kerja dari hilirisasi kayu lapis.
“Kegagalan menjaga kelestarian di atas terbukti menjadi gol bunuh diri yang berimbas ke industri lain. Akibat tingginya deforestasi dan maraknya kayu ilegal, pada pertengahan dekade 2000-an dan awal dekade 2010-an produk kertas dan bubur kertas Indonesia diboikot oleh berbagai korporasi besar dunia dan ekspor anjlok 25%,” ujarnya.
“Pada 2016 sebagian besar dari mereka memperoleh sertifikat hutan lestari dari PEFC. Setelah itu, korporasi besar dunia kembali bersedia membeli produk. Ekspor kertas dan bubur kertas pun naik, bahkan hingga 40% lebih menjadi US$7,5 miliar pada 2021,” lanjutnya.
Dengan pengalaman tersebut, Dradjad melanjutkan, manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja dari hilirisasi bisa terjadi bila aspek lingkungan terjaga. Kendati demikian, dalam kesempatan tersebut dia tidak menjelaskan dengan lengkap soal strategi paslon 02 dalam menjaga aspek lingkungan dalam hilirisasi.
Ganjar-Mahfud: Teruskan Hilirisasi, Bukan ‘Smelterisasi’
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, bakal fokus melanjutkan hilirisasi dalam konteks yang sebenarnya.
Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hotasi Nababan mengatakan, paslon 03 bakal membuat kesepakatan pohon industri dan strategi hilirisasi sehingga semua kementerian memiliki perspektif yang sama.
“Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] sudah stop smelter, tetapi Kementerian Perindustrian masih menambah. Kementerian ESDM membatasi 16 selebihnya ada 80 masih di Kemenperin. Perlu kesepakatan, Kementerian ESDM dan Kemenperin aja koordinasi kurang,” ujar Hotasi.
Dalam hal ini, Ganjar-Mahfud menetapkan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Hotasi juga mengkritisi hilirisasi saat ini yang hanya berupa smelterisasi, karena Indonesia baru mampu mengolah barang mentah menjadi bahan baku, belum mampu mengolah menjadi barang jadi.
Padahal, kata Hotasi, setidaknya terdapat 5 tahapan pengembangan nikel dalam produksi sel baterai, yakni penambangan (mining), smelting atau refining, precursor, cathode, dan battery cell. Ganjar-Mahfud pun mengkhawatirkan bijih nikel bakal habis sebelum Indonesia mampu mengembangkan hilirisasinya.
“Nikel itu ada dua jenis, yakni saprolite, itu dia kadar nikelnya tinggi diatas 1,7%. Satu lagi, limonite yang rendah di bawah 1,7%. Nah ini berita bad news-nya. Saprolite yang digunakan untuk stainless steel, baja, segala macam, ternyata tinggal sedikit. Hanya 5—6 tahun habis saprolite kita enggak lama. Pada saat sekarang, limonite yang kadar kecil itu yang dipakai baterai. Masih bisa 20—30 tahun. That's good news,” ujarnya.
“Bad news-nya, kita belum sempat membangun industri baja stainless hanya kurang 5—6 tahun akan habis. Oke kita enggak bisa menyalahkan lalu, enggak bisa menyesalkan, tetapi apa yang akan dilakukan berikutnya? Ganjar-Mahfud kan memperbaiki lebih baik lagi akan meneruskan lebih baik lagi tata kelola ini,” lanjutnya.
Hotasi memaparkan setidaknya terdapat 5 strategi, di antaranya penegakan hukum dalam tata kelola tambang dan tata niaga, menetapkan pohon industri mineral yang konsisten, riset dan inovasi oleh industri, universitas dan badan riset, penguatan politeknik di kawasan industri mineral dan pengembangan ekosistem kota baru di wilayah tambang.
“Waktu dahulu para penambang dan pemilik minyak, Freeport juga Timika. Itu dia membangun kota baru. Sehingga apa? Support kuat, ada ekosistem usaha, karyawan juga lebih sejahtera dan lebih sustainable,” ujarnya
“Kita tidak melihat itu di Morowali, kita tidak melihat itu di Obi, Halmahera. Perlu pendampingan pusat, serius, pada membuat kota-kota baru. Kota ini termasuk juga pengelolaan limbah. Jadi tadi kalau ada tantangan, sebenarnya bisnis opportunity banyak,” ujarnya.
(dov/wdh)
