“Target utama kami adalah untuk bisa membantu efisiensi dan rasionalitas biaya haji. Nanti kita akan masuk sebagai salah satu supplier di antara industri yang ada sebagai rekanannya Kementerian Agama,” urai Fadlul.
Lebih lanjut, Fadlul Imansyah juga melaporkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, BPKH berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya memberi apresiasi, karena hasil pemeriksaan dari BPK ini Wajar Tanpa Pengecualian. Itu saya kira satu hal yang luar biasa, yang harus dipertahankan terus,” ujar Wapres.
Hadir pada pertemuan ini , Fadlul Imansyah hadir bersama Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Acep Riana Jayaprawira, Anggota Badan Pelaksana Bidang ISBE dan TDTI Indra Gunawan, Anggota Badan Pelaksana Bidang PPIL Harry Alexander, Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Luar Negeri M. Arief Mufraini, Anggota Badan Pelaksana Bidang Sekretariat Badan dan Kemaslahatan Amri Yusuf, dan Anggota Badan Pelaksana Bidang Pelaksana Bidang SDM dan Umum Sulistiyowati.
Sementara itu, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Harjono W.S., serta Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien dan Farhat Brachma.
(tim)
