"Pada dasarnya netizen itu menginginkan netralitas presiden, netizen tidak ingin melihat pak Jokowi memiliki keberpihakan yang didasari conflict of interest karena anaknya menjadi cawapres, atau anaknya menjadi ketua umum partai, sementara identitas partai dari pak Jokowi belum berubah. Kami melihat ada sentimen negatif muncul karena itu."

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis juga menilai, presiden dalam menjalankan tugasnya sebenarnya telah terikat dengan sumpah dan janji untuk melaksanakan konstitusi dan hukum, sesuai  dalam Pasal 9 UUD 1945. 

"Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela," kata Todung. "Dan kalau ini disimpulkan sebagai perbuatan tercela, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk pemakzulan."

(prc/frg)