Selain itu, menurut dia, KPU memiliki keterbatasan kewenangan karena hanya sebagai penyelenggara pemilihan umum. Dia menilai ketertiban pelaksanaan Pemilu termasuk netralitas pejabat publik masuk dalam kewenangan pengawasan pada Bawaslu.
"Masa tugas KPU semua. Bagi-bagi tugas, ada Bawaslu," ujar Hasyim.
Sebelumnya, Jokowi menilai dirinya berhak ikut kampanye dan berpihak pada Pemilu 2024. Jokowi menegaskan yang tidak diperbolehkan adalah berkampanye dengan turut menggunakan fasilitas negara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat didampingi Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI Rabu (24/11/2024).
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa enggak boleh," kata Jokowi.
(red/frg)
