Waktu Jam Kiamat atau The Doomsday Clock yang ditentukan oleh Dewan Sains Keamanan BAS (SASB), pengajar sains Bill Nye, dan dewan sponsor organisasi tersebut, yang mencakup 15 peraih Nobel.
“Buletin SASB memperhitungkan perkembangan di berbagai bidang, termasuk berbagai peristiwa atau faktor yang berkaitan dengan kemungkinan perang nuklir, perubahan iklim, ancaman biologis seperti pandemi atau senjata biologis, dan teknologi baru yang mungkin terbukti mengganggu perdamaian dan stabilitas,” kata Herbert Lin, peneliti senior di Pusat Keamanan dan Kerjasama Internasional di Universitas Stanford.
Lin mengatakan bahwa kecerdasan buatan atau aritificial intelligence (AI) merupakan salah satu teknologi yang berpotensi mengakhiri dunia.
Perkembangan AI yang pesat pada tahun lalu, namun pada 2024 dikatakan mungkin merupakan tahun dimana teknologi tersebut dapat mengubah kehidupan kita.
Awalnya, BAS menciptakan jam kiamat pada tahun 1947 untuk memperingatkan ancaman yang timbulkan oleh senjata nuklir. Penyetalan awal ditetapkan pada tujuh menit menjelang tengah malam. Namun, dalam dua tahun kemudian jam melonjak menjadi tiga menit menjelang tengah malam.
Pada tahun 1953, terdapat ledakan bom hidrogen pertama yang menyebabkan jam tersebut bergerak satu menit menuju tengah malam. Lalu, ditetapkan kembali menjadi tujuh menit menuju tengah malam pada tahun 1960.
Seiring waktu, pada tahun 2018 jam tersebut memasuki zona peringatan dua menit menuju tengah malam yang merupakan pertama kalinya terjadi kembali sejak 1960. Hal ini disulut oleh pembicaraan seputar nuklir, dan dunia yang sedang berlomba untuk memiliki senjata baru.
Teknologi baru memang banyak menimbulkan bahaya, namun juga mempunyai kekuatan untuk memperburuk tantangan yang ada.
Lin mengatakan, “kami juga meminta perhatian terhadap ancaman korupsi di lingkungan informasi global yang bertindak sebagai pengganda ancaman.”
“Banyaknya misinformasi dan disinformasi mengenai ancaman nuklir, iklim, dan pandemi membuat masalah-masalah tersebut semakin sulit untuk diselesaikan karena hal ini bertentangan dengan konsensus politik yang diperlukan untuk mengatasinya dengan serius,” tegas Lin.
(fik/wep)
