Selain Djarum, perusahaan afiliasi Boy Thohir Adaro Energy Indonesia juga memberikan klarifikasinya mengenai pernyataan tersebut.
Head of Corporate Communication Adaro Energy Indonesia Febriati Nadira mengatakan, pendapat yang disampaikan Boy Thohir, sebagai salah satu pemilik atau pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara, dan bukan mewakili pendapat seluruh karyawan.
"Partisipasi setiap individu dalam politik adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara, yang diatur oleh undang-undang dan peraturan negara lainnya," ujar Ira, sapaan akrabnya, kepada Bloomberg Technoz, Selasa (23/1/2024).
Ira menambahkan, Adaro (ADRO) sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
(mfd/dhf)
