Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyindir Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) terkait konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza. Ia menyoroti upaya dewan tersebut terus membuat resolusi namun tak satu pun dilaksanakan.
"Saya mengingatkan Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah, sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?" ungkap Menlu Retno dalam rilis resmi Kementerian Luar Negeri dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di New York, Amerika Serikat pada Rabu (23/1) waktu setempat.
"Sebagai catatan, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke DK karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar," lanjutnya.
Menlu Retno menyebut DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang mereka buat sendiri terkait konflik Israel dan Palestina. "Sekali lagi saya mendesak anggota DK untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga Tepi Barat," tambah Retno.
Menlu Retno pun menyampaikan 3 poin penting dalam debat terbuka tersebut agar konflik Israel dan Palestina bisa terselesaikan. Pertama dengan terciptanya gencatan senjata yang permanen sesegera mungkina. Kedua, Retno mengungkap pentingnya Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB.
"Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel," ungkap Retno.
Yang ketiga adalah meminta negara-negara untuk menghentika pasokan senjata ke Israel. Menlu Retno juga mengatakan Israel harus bertanggung jawab atas operasi militer yang mereka lakukan di Jalur Gaza, yang kini telah menewaskan lebih dari 25.000 orang.
(del)
