Pemerintah Malaysia telah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing murah di banyak industri termasuk manufaktur, konstruksi dan perkebunan, dan berupaya mengatur proses penerimaan untuk mencegah permasalahan seperti kerja paksa, eksploitasi pekerja, dan perdagangan manusia.
Pada Maret tahun lalu, negara tersebut menghentikan sementara proses permohonan dan persetujuan bagi pekerja asing berdasarkan sistem kuota untuk mempercepat masuknya pekerja yang sudah disetujui.
Kekurangan Kronis
Industri minyak sawit Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja asing. Kekurangan pekerja yang kronis mengakibatkan hilangnya pendapatan yang diperkirakan mencapai 20 miliar ringgit pada 2022 dan terus menghambat pertumbuhan output pada tahun lalu.
Produksi minyak sawit di Malaysia berjumlah 18,55 juta ton pada 2023, dan awal bulan ini Dewan Minyak Sawit, yang mengatur industri ini, memperkirakan produksi sebesar 18,75 juta ton untuk tahun ini. Jumlah tersebut kurang dari separuh pasokan dari produsen utama Indonesia, yang produksinya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Asosiasi ini mewakili lebih dari 40% wilayah perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Anggotanya mencakup beberapa perusahaan perkebunan terkemuka seperti Sime Darby Plantation Bhd, Kuala Lumpur Kepong Bhd, IOI Corp dan FGV Holdings Bhd.
Minyak sawit berjangka di Kuala Lumpur naik sebanyak 0,9% menjadi 3.985 ringgit per ton pada Rabu (24/1/2024), sebelum memangkas kenaikan menjadi 3.955 ringgit pada tengah hari.
Perkiraan output yang lebih tinggi membatasi reli, kata Gnanasekar Thiagarajan, kepala strategi perdagangan dan lindung nilai di Kaleesuwari Intercontinental. Langkah untuk memperbolehkan lebih banyak pekerja asing “menambah kesengsaraan pasokan,” katanya.
(bbn)
