Bloomberg Technoz, Jakarta - Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyarankan Cawapres Mohammad Mahfud MD menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Hal ini disampaikan bersamaan dengan kritik mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut tentang potensi konflik kepentingan para pejabat lembaga negara dalam Pemilu 2024.

"Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," kata Ganjar kepada wartawan dalam rekaman kampanye, Selasa (23/1/2024). "Jadi kita diskusi beliau [Mahfud MD] soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang." 

Menurut dia, banyak pejabat negara yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja atau kegiatan kementerian. Di sisi lain, kata dia, masyarakat sebenarnya bisa mengetahui dan menilai penyalahgunaan fasilitas dan konflik kepentingan yang terjadi pada peristiwa tersebut.

Hal ini, menurut Ganjar, akan menjadi risiko bagi capres atau cawapres yang masih menyandang jabatan publik tersebut. Dia mengklaim, tak ingin Mahfud MD juga akan mendapat penilaian buruk dari masyarakat karena tuduhan-tuduhan tersebut. 

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest (benturan kepentingan)," kata Ganjar.