MACC juga sedang menyelidiki Daim Zainuddin, mantan menteri keuangan dan penasihat Mahathir. Istri Zainuddin, Nai'mah Abdul Khalid, didakwa pada Selasa karena tidak melaporkan asetnya, termasuk gedung Menara Ilham setinggi 60 lantai di Kuala Lumpur yang disita badan tersebut pada Desember.
Anwar, mantan sekutu Mahathir, naik ke tampuk kekuasaan pada November 2022 dalam gerakan antikorupsi, setelah sekian lama ditolak untuk menduduki jabatan puncak. Agenda reformasinya menghadapi kritik setelah pemerintah tahun lalu menarik 47 tuduhan pidana terhadap pendukung utamanya, Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Anwar telah membantah mencampuri kasus tersebut, serta dalam penyelidikan MACC.
“Orang-orang yang menentang pemerintah akan dihadapkan pada hukum. Sementara mereka yang mendukung pemerintah bahkan akan dibebaskan dari 47 dakwaan,” kata Mahathir.
Badan antikorupsi Malaysia minggu lalu memerintahkan putra Mahathir untuk melaporkan semua aset yang dimilikinya dalam waktu 30 hari. Perintah tersebut merupakan bagian dari penyelidikan KPK Malaysia terhadap informasi dari Panama Papers, serta aktivitas bisnis Mirzan yang melibatkan jual beli perusahaan terkait pemerintah.
Mirzan pernah menjalankan perusahaan pelayaran Konsortium Perkapalan Bhd. Perusahaan tersebut mendapat dana talangan dari perusahaan minyak dan gas nasional Petroliam Nasional Bhd selama masa jabatan pertama ayahnya, dilaporkan New Straits Times Juni tahun lalu, mengutip Anwar. Mahathir telah membantah tuduhan tersebut, dan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Anwar.
Pada hari Selasa, istri Daim menghadapi persidangan, dengan pengadilan menetapkan jaminan sebesar 250.000 ringgit (Rp830 juta), menuntut penjamin dan menyerahkan paspornya.
Anwar dipandang sebagai penerus Mahathir pada 1990-an sebelum dia dipecat setelah krisis keuangan Asia. Anwar kemudian menghabiskan waktu di penjara dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan sodomi, yang dia bantah dan katakan bermotivasi politik.
Mahathir dan Anwar bersatu kembali dalam pemilihan 2018 untuk menggulingkan mantan perdana menteri Najib Razak setelah skandal 1MDB senilai miliaran dolar. Mahathir menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya, membuat kesepakatan untuk menyerahkan jabatan perdana menteri kepada Anwar di kemudian hari.
Akan tetapi perselisihan internal dalam koalisi, termasuk tentang kapan Mahathir akan mundur sebagai perdana menteri, membantu menjatuhkan pemerintahan pada tahun 2020.
“Hukum sedang disalahgunakan untuk tujuan politik,” kata Mahathir pada pengarahan tersebut.
(bbn)
