Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Said Abdullah membantah klaim cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka soal swasembada beras pada pemerintah ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan, Jokowi tak pernah berhasil mencapai swasembada pada komoditas beras sepanjang 10 tahun pemerintahannya.

"Sebagai anggota DPR RI yang memiliki tanggungjawab pengawasan, saya ingin menyampaikan kondisi se-obyektif mungkin, agar persoalan pangan rakyat tidak menjadi komoditas elektoral," kata Said dalam keterangannya, dikutip, Selasa (23/1/2024).

Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan pemerintah selalu melakukan impor komoditas beras sejak 2014 hingga 2023. Dia memaparkan, Indonesia membeli beras dari negara lain sebanyak 844 ribu ton pada 2014 dan 861 ribu ton pada 2015.

"Kemudian Tahun 2018, atau satu tahun menjelang Pemilu 2019, impor beras melonjak menjadi 2,25 juta ton. Padahal Tahun 2017 impor beras hanya 305 ribu ton," kata Said.

Tren yang sama berulang menjelang Pemilu 2024. Pemerintah melakukan impor beras hingga 3,06 juta ton pada 2023, catatan impor terbesar dalam sejarah. DPR pun mempertanyakan apakah alasan pemerintah melakukan impor dalam jumlah besar tersebut semata karena gagal panen di sejumlah wilayah?

Dia mengatakan, fenomena el nino atau musim kering yang agak panjang hanya berlangsung kurang dari 4 bulan. Namun alasan ini tak tepat menjadi alasan impor dalam jumlah besar. 

Menurut dia, data produksi Gabah Kering Giling dan beras pada 2022 dan 2023 tak jauh berbeda. Bahkan, jika data dikumpulkan hingga Desember 2023, produksi tersebut bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya.