Imin juga menyerukan peraturan yang lebih ketat, termasuk agar sektor ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan telah berjalan saat ini lewat transisi pengawasan kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada tahun 2025.
Meski demikian pajak menjadi momok pelaku industri kripto tanah air. Mereka menginginkan pemerintah menetapkan persentase lebih rendah atas pajak yang dibebankan kepada konsumen dan bursa. Keinginan pajak lebih rendah untuk menumbuhkan industri dan mengambangkan pemain—yang selama ini memilih beroperasi di luar negeri efek ketatnya aturan.
Pasangan capres-cawapres lain, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, nomor urut 03 adalah Mereka belum berbicara tentang kripto selama kampanye.
Namun politisi PDI Perjuangan dan ahli hukum tata negara pada tahun 2022 pernah menyinggung tren token non-fungible (NFT). Ganjar yang saat itu merupakan Gubernur Jawa Tengah, memuji kreativitas NFT.
Ganjar melihat Ghozali, salah satu kisah sukses NFT Indonesia, sebagai sumber inspirasi bagi anak muda Indonesia. Namun, dia mengingatkan tentang pentingnya membayar pajak untuk menjaga kesejahteraan bangsa.
Kandidat yang paling bersemangat membahas kripto sejauh ini adalah Gibran Rakabuming Raka, cawapres yang berpasangan dengan Menteri Pertahanan saat ini, Prabowo Subianto.
Gibran, yang pencalonannya mengundang kontroversial, karena lolos aturan lewat perubahan di Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus putra Presiden Jokowi, merupakan pendukung kuat digitalisasi—terutama dengan blockchain dan kripto.
Pada bulan Desember, ia menjadi berita utama karena mengatakan bahwa ia ingin mempersiapkan para ahli blockchain dan kripto untuk meningkatkan sektor teknologi Indonesia. Dia menegaskan kembali hal ini selama debat presiden resmi kedua yang berfokus pada topik ekonomi dan ekonomi dan infrastruktur pada 22 Desember.
Sementara itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya akan meningkatkan pengawasan kepatuhan pajak di antara para pedagang saham dan kripto untuk memerangi siapapun yang menghindari pajak.
Prabowo-Gibran bersama-sama tampaknya paling mungkin untuk melanjutkan kebijakan dan sikap yang ada terhadap kripto di negara - dan berpotensi merangkul perubahan regulasi yang lebih ramah terhadap kripto.
Chief Executive Officer Indodax Oscar Darmawan, salah satu bursa exchanger kripto Indonesia meminta agar aturan pajak kripto bisa disesuaikan dengan perkembangan industri hari ini - saat jumlah investor baru mencapai 18,25 juta orang dan mewakili 7% total penduduk.
Meninjau kembali besaran pajak kripto, lanjut Oscar, dapat menjadi trigger pertumbuhan industri. Diketahui beban pajak yang berlaku saat ini adalah PPh 0,1% dan 0,11% untuk PPN. Ini masih ditambah 0,02% biaya transaksi di bursa, deposito, dan kliring.
"Jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggandaan pajak. Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus
dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri
kripto di Indonesia," kata Oscar dalam sebuah catatan.
Hasil pajak di industri kripto melebihi pendapata para pelaku industri, klaim Oscar. Segala bentuk biaya juga menjadi beban untuk investor kripto. Ia mengusulkan industri dibebaskan dari PPN, seperti halnya bursa saham tradisional.
"Exchange asing yang beroperasi di Indonesia seharusnya bisa dikenakan pajak triliunan rupiah tapi tidak pernah ditagih oleh DJP. Sementara industri kripto domestik saat ini sedang berjuang untuk bertahan karena harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sekarang. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi industri kripto."
Beban pajak selama ini dikhawatirkan membuat arus transaksi kripto berpindah ke luar negeri, di tengah momentum pendukung kripto dunia, termasuk Halving Day Bitcoin.
(wep)
