Bloomberg Technoz, Jakarta - Calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD mengklaim sebanyak 20.000 masyarakat adat belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak bisa memilih calon presiden pilihannya dalam Pilpres 2024.  

Hal ini disampaikan Mahfud MD menanggapi pertanyaan terkait kondisi masyarakat adat dalam pembangunan nasional pada Debat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024).  

"Sekarang yang di hutan-hutam Kalimantan Timur, 20 ribu orang tidak bisa memilih karena mereka tidak punya KTP, karena kastanya menghuni hutan negara. Karena menghuni hutan negara tidak boleh ada penduduk di sana. Padahal mereka sudah puluhan tahun, katanya hutan negara," ujar Mahfud.

Maka itu, menurut dia, pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah memiliki program untuk menyelesaikan UU Masyarakat Adat demi melindungi masyarakat adat. "Tidak jalan sejak 2024, sekarang akan kami jalankan," tegasnya. 

"Ada tulisan di tumbler saya 'No one let behind', jangan ada satupun yang tertinggal, itu yang saya lakukan, tidak tertinggal. Ketika saya membatalkan 14 pasal UU pesisir karena masyarakat adat tidak pernah dilibatkan," jelas Mahfud.