Bloomberg Technoz, Jakarta - Mahfud MD menyebut, berdasarkan rekapitulasinya, sepanjang tahun berjalan 2024 saja sudah terdapat lebih dari 10.000 pengaduan ke Kemenkopolhukam terkait dengan kasus sengketa tanah adat. 

“Jadi ini memang masalah di negeri ini. Aturannya kan ada, tetapi tidak semudah itu [dijalankan]. Dari MA sudah inkracht 1,5 tahun tidak jalan,” ujarnya di sela debat cawapres, Minggu (21/1/2024), terkait dengan isu masyarakat adat. 

Dia pun mencontohkan banyak pertambangan atau praktik eksploitasi tambang nikel yang melibatkan konflik lahan masyarakat adat. 

“Kalau ditanyakan apa yg harus kita lakukan? Strateginya adalah penertiban birokrasi di pemerintah dan aparat hukum. Harus dilaksanakan, tidak bisa normatif.”