Pada masa Presiden Joko Widodo saat ini, mulai tahun 2016, Koordinator utama kebijakan ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial sebagai Ketua Pelaksana. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.
Jokowi mengatakan Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.
Peta tematik dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta mencakup 7 (tujuh) tema, yaitu batas wilayah, kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan dan pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan, kawasan khusus dan transmigrasi. Ketujuh tema tersebut tersebar di 34 Provinsi yang menjadi kewenangan 19 (sembilan belas) Kementrian/Lembaga yang terlibat sebagai Walidata Informasi Geospasial Tematik (IGT).
Akan tetapi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebenarnya mematok target penyelesaian program tersebut pada 2023. Dia mengklaim, program tersebut sudah selesai hingga 97% hingga akhir 2022. Akan tetapi, hingga awal 2024, program tersebut tanpa kabar perkembangannya. Pemerintah sendiri meningkatkan peta tematik dari 58 menjadi 158.
(dov/frg)
