Pemerintah sedang fokus membangun food estate di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, serta Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Adapun pembangunan food estate di Kalimantan Tengah yang akan difokuskan terlebih dahulu yaitu seluas 30 ribu hektare (Ha) untuk tahun ini. Pembagiannya yakni di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10 ribu Ha dan Kabupaten Kapuas seluas 20 ribu Ha. Pengembangan food estate, disampaikan Kepala Negara, akan dilakukan secara bertahap mulai 2020. Jika ditotal secara keseluruhan luas lahan food estate di Kalimantan Tengah mencapai 168 ribu Ha.
Selain itu, fokus pengembangan juga dilakukan Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 10 ribu Ha. Setelah pembangunan di dua provinsi selesai, Jokowi berencana untuk memperluas pembangunan food estate hingga ke Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Pengembangan kawasan food estate ditujukan sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Saat ini program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Jenis komoditas yang akan dikembangkan di food estate bukan hanya padi. Melainkan juga beberapa komoditas lain, seperti jeruk, bawang merah, dan kelapa. Pemerintah juga akan melakukan budidaya hewan seperti ikan dan itik.
Pada awal, Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi koordinator pembangunan dan pengembangan kawasan Food Estate dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang merupakan bagian dari kedaulatan negara, Juli 2020. Pengembangan kawasan Food Estate di Kalimantan Tengah yang merupakan kerjasama antara Kemhan, Kementerian PUPR,Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN.
Kritik terhadap Food Estate paling santer disuarakan pada lembaga swadaya masyarakat dan koalisi masyarakat sipil bidang lingkungan hidup. Greenpeace bahkan sempat meluncurkan laporan berjudul “Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim.”
Mereka menyoroti bagaimana salah satu Proyek Strategis Nasional pemerintah ini telah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas sehingga mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati penting di Indonesia.
Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan.
“Perkebunan singkong di Gunung Mas ini hanya salah satu dari sejumlah wilayah yang dikonversi menjadi area pertanian skala besar oleh pemerintah melalui program food estate. Sistem monokultur ini tak hanya gagal menghasilkan singkong yang dijanjikan, tetapi juga meminggirkan kearifan dan pengetahuan masyarakat lokal. Ada cara yang lebih baik dengan pertanian ekologis dan agroforestri tradisional, sehingga kita mempunyai solusi untuk krisis pangan sekaligus krisis iklim,” Syahrul Fitra, Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace Indonesia.
Jokowi sendiri nampak tak bergeming dari program tersebut. Dia sempat meninjau lumbung pangan di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Maret 2023. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar 10 ribu hektare untuk penanaman jagung di tempat tersebut.
Pemerintah pun mematok Anggaran Ketahanan Pangan APBN 2024 Rp114,3 Triliun. Target Output Prioritasnya
antara lain Kawasan padi seluas 304.000 ha, Kawasan jagung seluas 90.000 ha, Kawasan kedelai seluas 184.650 Ha, dan Pengembangan 100 Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
Selain itu, bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 17.000 unit, Bantuan sarana chest freezer (peti beku) sebanyak 300 unit, Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan sejumlah 29.173 orang, dan Rehabilitasi saluran tambak sebanyak 10 unit.
Anggaran tersebut juga untuk pembangunan jaringan irigasi seluas 4.000 ha melalui pusat dan 25.328 ha melalui daerah, Pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 23 unit dan bendungan baru sebanyak 1 unit, Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.000 ha melalui pusat dan 96.779 ha melalui daerah, Pembangunan/rehabilitasi sumber-sumber air 3.573 unit, dan penyaluran subsidi pupuk 5,2
juta ton.
Serta, pembangunan jalan pertanian 3.624 unit, Pembangunan olahan pakan ternak 459 unit, Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana, 65 pelabuhan perikanan, Pembangunan/rehabilitasi 184 balai benih, Dana ketahanan pangan dan pertanian untuk 1.350 kelompok masyarakat
Sumber: Greenpeace
(dov/frg)
