Selanjutnya, Waduk Lambo di NTT, Tol Serang-Panimbang, PLTU Muna, Proyek cetak sawah baru di Pulang Pisau-Kalimantan, Waduk Sepaku Semoi infrastruktur pendukung IKN di Kalimantan Timur, pembangunan bandara dan kilang minyak di Air Bangis-Sumatera Barat, Proyek Tambang Pasir Royal Boskalis di Makassar, serta penggusuran hutan Bowosie oleh Badan Otorita Labuan Bajo untuk pengadaan tanah bagi infrastruktur penunjang KSPN Komodo
Selain itu, sepanjang Sembilan tahun terakhir (2015-2023), KPA mencatat laju kenaikan letusan konflik yang sangat signifikan dibanding satu periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kurun waktu dua periode pemerintahan Joko Widodo, tercatat telah terjadi 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar dan korban terdampak sebanyak 1,75 juta rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia.
Sektor perkebunan, pembangunan infrastruktur dan percepatan proyek strategis nasional adalah wilayah-wilayah dengan letusan konflik tertinggi. Pada sektor perkebunan, KPA mencatat sedikitnya 1.131 kejadian konflik. Sementara pembangunan sektor properti sebanyak 609 letusan konflik, infrastruktur menyebabkan 507 letusan konflik.
Menurut KPA, kencangnya pembangunan dan investasi di era pemerintahan Joko Widodo berjalan linear dengan laju eskalasi konflik agraria di berbagai wilayah. Permasalahannya bukan pada pembangunan dan investasi yang datang, namun pada cara pandang pemerintah yang luput menghormati hak-hak rakyat di wilayah target pembangunan dan investasi sehingga berujung pada penggusuran dan perampasan tanah.
Data Konflik di Pusaran PSN Jokowi
2020 : 17 konflik
2021 : 40 konflik
2022 : 16 konflik
2023 : 42 konflik
Total : 115 konflik
(dov/frg)
