Bloomberg Technoz, Jakarta - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka mengatakan, pembangunan Program Strategis Nasional (PSN) tidak boleh membuat masyarakat adat terpinggirkan atau tersingkirkan. Cek fakta sejumlah PSN yang diusung ayah Gibran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru lebih sering menimbulkan konflik, terutama dari masyarakat adat.

Menurut Gibran, pemerintah harus memperbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala adat dan tokoh masyarakat setempat soal pembangunan tersebut. “Kuncinya ke depan adalah kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala adat dan tokoh masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ketika ada pembangunan yang masih ataupun ada PSN jangan sampai masyarakat adat ini tersingkirkan,” ujar Gibran dalam debat cawapres ke-4, Minggu (21/1/2024).

“Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama untuk masyarakat lokal pengusaha lokal UMKM lokal dan termasuk masyarakat adat setempat,” lanjutnya.

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bertajuk Dekade Krisis Agraria : Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024, selama 2020-2023 setidaknya ada 115 konflik agraria yang disebabkan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tak pelak, di berbagai wilayah begitu banyak kasus-kasus konflik agraria akibat penggusuran dan perampasan tanah demi memfasilitasi ambisi badan-badan usaha skala besar tersebut. Sebut saja beberapa konflik akibat percepatan proyek strategis nasional seperti Tol Padang-Pekanbaru, proyek KEK di Gresik, pembangunan PLTA di Pinrang, Penambangan Wadas untuk PSN Bendungan Bener, Movieland MNC di Lido Sukabumi, Food Estate di Humbang Hasundutan, Bendungan Lolak di Bolang Mongondow-Sulut, dan Proyek Bandara Kayong Utara di Kalimantan Barat.