“Ketika mereka membagi kenapa Rieke cuma dapat Rp100 ribuan, saya Rp300 ribu, berarti ada yang salah membagikannya, berarti banyak yang salah. Jangan sok-sok berkuasa LMKN itu produk hukum yang salah lho. Jadi mereka nggak bisa klaim ada UUD, kami nggak takut. Saya nggak takut, mau didenda di penjara kami pencipta lagu berani mengeluarkan perjuangan,” tambah Piyu.
Pihak Bloomberg Technoz sudah meminta perincian penghitungan royalti yang disebut Menparekraf sebesar Rp4 triliun, namun belum mendapatkan jawaban hingga berita ini diturunkan.
Musisi senior Anang Hermansyah memiliki pandangan bagaimana untuk memperbaiki polemik terkait royalti.
“Hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sebetulnya para pemakai lagu itu tertib. Nah turunan pikirannya adalah bagaimana LMK dan LMKN dan seluruh stakeholder itu melakukan sosialisasi secara masif dan terarah dengan baik, efisiensi berjalan dengan baik. Ini bagiamana sebetulnya LMK/LMKN dengan seluruh jajarannya melakukan asosiasi bekerja dengan kementerian terkait jangan pastinya melepas ego sektoral karena dari beberapa bagian butuh support. Dari kementerian pariwisata, kemenkumham dari kementerian mana, apapun keterkaitan itu harus dirumuskan,” kata Anang kepada Bloomberg Technoz.
Anang menambahkan, kalau dilihat perjalanan UUD no.28 tahun 2014, penataan, peralihan yang dilakukan LMKN sedang berjalan. Yang menjadi pikiran adalah bagaimana sekarang berbagai hal-hal yang terjadi di para musisi itu diurai dan dirumuskan kembali tidak hanya serta merta hanya masalah penarikan lagu dari performing atau di mekanikal, tidak karena keduanya memiliki tantangan, tantangannya bagaimana penegakan, bagaimana sosialisasi.
“Sosialisasi bagaimana seluruh stakeholder pemakai lagu itu tertib membayar. Bagaimana pendataan, penarikan dan sinkronisasi itu diperbaiki di ranah LMKN, tanggun jawab LMKN ini yang harus terus ditingkatkan memang. Jadi, kesadaran pemakai lagu dengan peraturan-peraturan yang tegas dan penegakan yang tegas, mana yang, televisi, radio, pertunjukan, mal, kafe itu kan ranah yang harus diambil. Tidak adanya keserantakan inilah yang menjadi efek domino, persoalan dimana-mana gitu,” ujar Anang.
Persoalan royalti juga sempat diangkat pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani yang juga dewan pembina AKSI tahun lalu saat dirinya menyentil Once tidak pernah membayar ketika membawakan lagu Dewa 19. Setelah menjalani mediasi, diputuskan, Once tidak diperbolehkan lagi untuk membawakan lagu Dewa 19.
Bantahan dan Penjelasan LMKN
Lembaga Manajeman Kolektif Nasional (LMKN) membantah tudingan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait tidak transparan dalam mendistribusikan royalti atau hak ekonomi kepada para pencipta lagu.
"LMKN setiap tahun akuntan republik terdaftar, UUD menyatakan hasil audit itu diumumkan media cetak ini sudah dilakukan LMKN tidak berdasar asumsi. LMKN kalau tidak diaudit, badan pengawasan akan menegur dan menteri bisa melakukan sanksi," kata Komisioner LMKN, Yessy Kurniawan.
Perihal para pencipta lagu hanya mendapatkan hak ekonomi berkisar Rp140 ribu dan Rp300 ribu, Yessy pun menegaskan pihak LMKN tidak memiliki kewenangan dalam menentukan hak ekonomi kepada para musisi.
"Mengenai menerima royalti ratusan ribu silahkan bertanya LMK, kalau non data lagu bisa ditanya ke LMKN bersama-sama LMK. Tapi yang tidak kesepakatan, berapa persen LMK yang tabur karena mendapatkan mandat tersebut," Tegas Yessy.
Yessy mengatakan hasil penghimpunan royalti periode tahun 2023 adalah sebesar Rp55 miliar dan pembayaran royalti yang sedang dalam proses pembayaran berjumlah sebesar Rp20 miliar.
Royalti yang terkumpul tersebut didistribusikan kepada para pemilik hak melalui LMK-LMK yang telah memperoleh ijin operasional. Pola distribusi royalti dari LMKN kepada LMK adalah dengan menggunakan metode hybrid, yaitu dengan memilah perhitungan royalti berdasarkan data atau ogsheet dan data non-logsheet.
Penghitungan logsheet sepenuhnya berdasarkan data logsheet penggunaan lagu yang disampaikan pengguna (antara lain group rumah karaoke Happy Puppy, Inul Vista, Master Piece, live event konser dll). Penghitungan non-logsheet adalah penghitungan yang menghitung penggunaan lagu berdasar blanket system.
“Dalam penghitungan non-logsheet ini LMK-LMK menghitung bersama-sama besaran royaltinya sesuai dengan hasil survey dan monitoring. Jumlah yang didistribusikan adalah jumlah royalti yang diterima dengan menyisihkan 2046 biaya operasional LMKN dan LMK sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” ujar Yessy.
Dengan sistem Satu Pintu maka seluruh royaiti yang dibayar oleh Pengguna seluruhnya ditampung hanya pada rekening LMKN. Kemudian LMKN mendistribusikan royalti kepada para Pemilik Hak melalui LMK-LMK dimana mereka menjadi anggota dengan memberikan kuasa.
Terkait dengan transparansi yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai regulasi yang ada, LMKN telah menyampaikan Laporan Audit Keuangan Tahun 2022 kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Dewan Pengawas LMKN. Disamping itu, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMKN juga telah memuat laporan keuangan dan kinerja di media cetak yaitu Media Indonesia pada Kamis, 7 Desember 2023.
LMKN akan terus berkomitmen dalam pengembangan sistem penarikan royalti kategori live event melalui platform website www.Imknlisensi.id dan hal ini telah memberikan dampak positif terhadap meningkatnya penghimpunan royalti tahun 2023 dalam rangka perbaikan ekosistem lisensi public performing di Indonesia dimana perolehan royalti kategori konser musik di tahun 2022 berjumlah Rp30.673.440, telah mengalami kenaikan pesat menjadi Rp 4.438.525.181, terhitung sejak Sistem Lisensi Online ini diluncurkan pada 05 Mei 2023.
Pihak Bloomberg Technoz juga sudah mencoba meminta Spotify dan YouTube Music untuk memberikan informasi terkait penghitungan royalti. Namun hingga berita ini diturunkan keduanya belum memberikan jawaban.
--Dengan asistensi dari Dinda Decembria.
(spt/lav)
