Bloomberg Technoz, Jakarta - Sepanjang tahun 2023, Ombudsman RI mencatat dua kementerian dan lembaga negara yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Hal ini nampak dari jumlah laporan yang diselesaikan lembaga tersebut pada tahun lalu yaitu 57 dari 291 laporan.

“Penyelesaian laporan ini memberikan manfaat langsung kepada para Pelapor dengan kompensasi keuangan sebesar Rp11.685.100.000, serta manfaat lainnya berupa perolehan perizinan usaha, investasi, sertifikat dan kepastian pelayanan,” ujar Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, Jumat (19/1/2024).

Berdasarkan jenis substansi laporan, masyarakat paling banyak melaporkan permasalah di bidang pertanahan sebanyak 23%; kepegawaian 22%; perizinan 10%; dan desa 10%. Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

“Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian akhir dari tahapan penyelesaian/penanganan laporan masyarakat,” kata Najih.

Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan penyelesaian laporan melalui upaya mediasi atau konsiliasi dan penerbitan Rekomendasi Ombudsman. Setelah Rekomendasi diterbitkan, Ombudsman RI tetap menjalankan kewenangan untuk melakukan monitoring pelaksanaan Rekomendasi, pemeriksaan lapangan, dan publikasi. Ombudsman juga dapat menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR RI, apabila terdapat Terlapor maupun atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi.