Total utang keseluruhan dari keempat BUMN Karya tersebut per kuartal III-2022 mencapai Rp 212 triliun dengan sejumlah Rp 114 triliun merupakan utang jangka pendek.
Eko menilai pembengkakan utang perusahaan plat merah tersebut memang dipicu ambisi pembangunan infrastruktur pemerintah yang masif, namun semua pelaksanaannya dibebankan pada BUMN Karya. Meski dapat penyertaan modal negara (PMN), seluruh dana tersebut tetap dikapitalisasi menjadi utang pada BUMN Karya.
“Uang itu masuk menjadi PMN sehingga neraca BUMN Karya terlihat lebih bagus. Ketika neracanya bagus, BUMN bisa cari utang lebih tinggi. Namun, penugasannya banyak sekali dan beberapa bahkan belum menguntungkan. Walaupun dari sisi pemerintah, internal rate of return tinggi, tapi faktanya tidak secepat itu balik modal apalagi untung,” kata Eko.
Sementara itu, BUMN Karya melakukan upaya penyehatan melalui peningkatan pencapaian kontrak proyek baru, termasuk melalui proyek dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sebagai contoh, WSKT berhasil membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) Rp 20,23 triliun sampai dengan Desember 2022 salah satunya bersumber dari proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di IKN. WIKA juga mendapatkan porsi proyek IKN berupa pembangunan Istana Presiden dan Kantor Presiden. Hingga Oktober 2022, WIKA berhasil mencatatkan kontrak baru Rp 25,5 triliun.
Eko menilai proyek IKN yang dikerjakan BUMN Karya justru akan menambah beban utang karena aktivitas ekonomi di IKN diperkirakan baru akan berjalan normal setelah lima tahun.
“Menambah beban, itu bagian dari penugasan. Aktivitas ekonomi di IKN itu mungkin masih dalam jangka panjang, normalnya bisa di atas 5 tahun atau 10 tahun,” kata dia.
(tar/frg)
