Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto mengungkapkan pemerintah perlu mengurangi penugasan pembangunan infrastruktur pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya untuk menanggulangi penumpukan utang. 

“Pertama, penugasannya harus dikurangi. Bukan berarti tidak bangun infrastruktur lagi, tetap bangun infrastruktur tapi pastikan di daerah-daerah yang menguntungkan. Tidak harus selalu public service obligation,” ungkap Eko pada Bloomberg Technoz pada Rabu, (8/3/2023). 

Eko mengungkapkan, BUMN Karya perlu diberi lebih banyak peluang untuk mengerjakan proyek infrastruktur di kota-kota besar dan episentrum bisnis. Sementara, untuk daerah-daerah dengan potensi keuntungan bersifat jangka panjang, pembangunan infrastruktur lebih baik dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).  

“Dengan demikian, nanti keuangannya membaik. Setelah itu, kalau ada penugasan lagi tidak masalah, tapi harus seimbang. Jangan sampai sedikit-sedikit BUMN yang dimajukan, itu akan menambah utang terus,” tambah Eko

Sebelumnya, dalam 10 tahun terakhir, utang saham-saham BUMN Karya tercatat terus naik seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur. Dari empat BUMN Karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memiliki utang tertinggi sebesar Rp 82,40 triliun, disusul oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebesar Rp 56,75 triliun, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) sebesar Rp 43,42 triliun, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebesar Rp 31,16 triliun.