Ketakutan masyarakat global dari serangan antraks tahun 2001, wabah SARS, Ebola, dan Zika telah mendorong banyak negara untuk menggelontorkan banyak uang untuk membangun laboratorium dengan tingkat keamanan tertinggi ini. Jumlah fasilitas yang menangani patogen menular semakin meningkat. Laboratorium BSL-4 sekarang dapat ditemukan di lebih dari 25 negara. Mereka ditempatkan di kota-kota di mana organisme berbahaya berpotensi menyebar dengan cepat.

Pembiayaan Laboratorium BSL-4 sangat mahal. Di AS pembangunan biayanya bisa mencapai US$1,25 miliar (Rp 19,3 triliun). Menurut para ahli, untuk menjaga keamanan di fasilitas itu dapat menelan biaya lebih dari US$2 juta per tahun (Rp 31 miliar). Namun, biaya belum menjadi penghalang. Selusin fasilitas BSL-4 baru telah diumumkan sejak dimulainya pandemi, yang sebagian besar dibangun di Asia, dari India hingga Filipina. Lonjakan pembangunan laboratorium yang tingkat keamanannya lebih rendah juga terjadi secara global. Namun, data jumlah Level Keselamatan Biologi 3 (BSL-3) ini tidak tersedia.

Selama beberapa dekade, para ilmuwan dari AS, Cina, Rusia, Kanada, dan Eropa telah bertukar gagasan untuk menetapkan standar keselamatan dan keamanan di tengah lonjakan pembangunan laboratorium biosafety. Setidaknya 15 organisasi telah membantu mengembangkan pedoman untuk penanganan virus dan bakteri yang tepat. Namun yang menjadi masalah adalah tidak ada badan resmi yang memiliki wewenang untuk memastikan penerapannya.

“Tidak ada yang menginginkan kecelakaan lab. Sayangnya, masalah ini telah dipolitisasi dan terpolarisasi,” kata Gregory Koblentz, direktur program pascasarjana biodefense George Mason dan wakil pemimpin proyek Global Biolabs. 

Selama pandemi yang telah menyebabkan kematian lebih dari 6,8 juta di seluruh dunia, seluruh kerja sama global yang pernah ada menjadi berantakan. Sekelompok ilmuwan sempat bertemu secara berkala untuk berupaya meningkatkan keamanan laboratorium internasional, tetapi pertemuan tersebut terhenti selama pandemi. “Segala sesuatunya terhenti,” kata James Le Duc, mantan kepala salah satu fasilitas biosafety terbesar di AS.

Perdebatan seputar asal-usul Covid mempersulit para ilmuwan untuk berkolaborasi dengan cara yang sebelumnya dianggap lazim. Sebelum pandemi, Institut Kesehatan Nasional AS (National Institutes of Health/NIH) mendanai penelitian di Institut Virologi Wuhan, sebuah pusat penelitian coronavirus terkemuka di dunia. China adalah rumah bagi tiga laboratorium BSL-4.

Gagasan bahwa Covid dimulai dengan kebocoran laboratorium sejak awal ditentang oleh komunitas ilmiah internasional. Namun, Partai Republik di AS terus menggaungkan isu tersebut. Bulan lalu, Direktur FBI Christopher Wray mengatakan dalam acara di Fox News bahwa pandemi kemungkinan besar disebabkan oleh kebocoran laboratorium di China.

Pada Rabu (08/03/2023), anggota parlemen AS melakukan interogasi kepada mantan Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Robert Redfield yang mengatakan bahwa kebocoran laboratorium lebih mungkin terjadi daripada skenario lainnya sebagai asal mula Covid-19. Menurut dokumen yang dirilis menjelang pertemuan, anggota komite akan cenderung fokus pada NIH dan para pemimpin ilmiah lainnya yang meremehkan hipotesis kebocoran laboratorium.

Laboratorium dengan keamanan hayati yang sangat tinggi bertujuan untuk memastikan kondisi yang aman untuk studi berisiko. Penelitian yang melibatkan para ilmuwan untuk membuat agen infeksius dapat digunakan untuk mendalami mutasi virus di masa depan dan membantu menghasilkan vaksin yang lebih baik. Jika penelitian dan pengujian ini tidak dipenuhi dengan syarat keamanan yang tinggi, patogen berbahaya dapat bocor dari fasilitas dan membahayakan manusia.

Visibilitas yang Buruk

Terlepas dari semua huru-hara tentang teori kebocoran laboratorium China, pemerintah AS memiliki visibilitas yang kurang ke dalam penelitian berisiko tinggi yang dilakukan di dalam perbatasan negaranya.

Tahun lalu, para peneliti Universitas Boston (Boston University) berusaha mempelajari varian omicron dengan menggabungkan bagian-bagiannya dengan strain asli Covid. Temuan mereka menimbulkan kegemparan. Beberapa ilmuwan menuduh laboratorium BU secara tidak sengaja membuat versi coronavirus yang lebih berbahaya.

Pemerintah AS mengatakan mereka tidak mengetahui studi tersebut. Mereka meminta klarifikasi tentang hibah pemerintah yang digunakan untuk meninjau penelitian BU. Namun, uang federal terbukti tidak mendanai penelitian tersebut meski uang yang dihibahkan digunakan untuk membeli peralatan.

Menurut para peneliti, pekerjaan dilakukan di fasilitas BSL-3 yang tunduk pada pengawasan komite universitas dan Komisi Kesehatan Masyarakat Boston (Boston Public Health Commission/BPHC) . Karenanya, pemerintah AS tidak memiliki otoritas atas penelitian, sekalipun jika ia berpotensi menghasilkan varian Covid yang lebih menular atau mematikan. Universitas Boston mengatakan penelitian mereka dilakukan dengan aman.

Gedung Putih telah memprioritaskan peningkatan pengawasan laboratorium. Sekelompok penasihat federal telah menyelesaikan panduan baru untuk memantau studi yang menguji bakteri atau virus yang lebih mematikan.

“Ilmuwan mengatakan tindakan ini terlalu jauh karena dapat menghilangkan otonomi tas penelitian mereka. Menurut saya ini masih belum seberapa.” kata Filippa Lentzos, direktur program pascasarjana King's College London dalam sains dan keamanan internasional, yang menjalankan proyek Global Biolabs dengan Koblentz dari George Mason. 

NIH mengatakan pengawasan pemerintah AS bersifat komprehensif, merujuk pada peraturan seputar penelitian yang didanai federal. Tetapi ada celah dalam hal penelitian yang didanai swasta, seperti yang dilakukan oleh BU dan perusahaan obat. Pada tahun 1970-an, NIH ingin mengatur penelitian yang memanipulasi DNA yang dipelopori oleh para ilmuwan yang akan memulai perusahaan biotek Genentech. “Jika pedoman NIH diperlukan untuk melindungi publik dalam penelitian yang didanai federal, pedoman itu juga diperlukan untuk penelitian dan penerapan yang didanai swasta,” tulis Senator Edward M. Kennedy dan Jacob K. Javits dalam surat kepada Presiden saat itu, Gerald R. Ford pada tahun 1976.

Dalam laporan NIH, kelompok industri menyatakan keprihatinan tentang paten dan informasi hak milik. RUU yang akan diterapkan ke universitas dan perusahaan obat pada akhirnya gagal di Kongres.

(bbn)