“Selama ini UMKM dalam akses pendanaan perbankan, yang diminta data perbankan atau kolateral. Sekarang tidak itu lagi, yang dipakai perilaku sehari-hari. Tidak perlu pakai agunan lagi,” ujar Yulius.
Menurut Yulius, uji coba diperkirakan bakal dilakukan pada pertengahan tahun 2024. Saat ini, Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data pada Januari. Setelah itu, Februari hingga April bakal membangun model dan sistem teknologi dari AI dan machine learning. Kemenkop UKM juga bakal membuat skor kredit dan membangun antarmuka pemrograman aplikasi (API).
Nantinya, kata Yulius, Presiden Joko Widodo bakal menunjuk lembaga yang berwenang dalam menentukan credit scoring untuk penyaluran KUR ke UMKM.
“Kelembagaan belum diputuskan, bisa di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, atau bisa juga konsorsium dari kita semua. Jadi kita belum bisa ambil keputusan seperti itu. Nanti keputusan ditentukan Presiden, kita baru menyiapkan aja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melaporkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) per Kamis (21/12/2023) masih Rp250,3 triliun kepada 4,48 juta debitur. Dengan kata lain, sisa realisasi KUR masih sebesar Rp46,7 triliun dari target KUR sebesar Rp297 triliun pada 2023.
Teten menyebutkan bahwa implementasi penyaluran KUR tidak efektif, khususnya untuk KUR tanpa agunan.
“Walaupun regulasi KUR sampai Rp100 juta (tanpa agunan) sudah ada, tapi praktiknya tetap masih diminta agunan,” ujar Teten dalam agenda konferensi pers akhir tahun, di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023)
Kemenkop UKM bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan tengah mengembangkan perubahan penyaluran kredit perbankan untuk tidak lagi menggunakan agunan, melainkan menggunakan credit scoring.
(dov/ain)
