"Rakyat Amerika tidak memberikan suara mayoritas kepada Partai Republik di DPR untuk melanjutkan pengeluaran inflasi Nancy Pelosi dan kebijakan-kebijakan Joe Biden yang gagal," ujar Kaukus Kebebasan dalam sebuah pernyataan sebelum pemungutan suara yang menentang RUU tersebut.
Beberapa anggota garis keras Partai Republik marah karena ketua DPR mengingkari janjinya pada November untuk tidak mengizinkan perpanjangan pendanaan sementara dan melawan kaum ultrakonservatif yang ingin menggunakan ancaman penutupan pemerintah untuk menekan Biden agar menerima perubahan kebijakan perbatasan.
Johnson malah mempertahankan dana perang darurat untuk Ukraina sebagai pengaruh dalam pembicaraan perbatasan, yang menyebabkan kebuntuan pada bantuan Ukraina.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa Biden akan menandatangani langkah sementara ini, namun mendesak Kongres untuk menyetujui pendanaan jangka panjang untuk tetap membuka pemerintahan.
"Daripada membuang-buang waktu lebih banyak untuk rancangan undang-undang alokasi partisan yang melanggar kesepakatan anggaran yang disetujui oleh dua pertiga dari mereka pada musim semi lalu, anggota DPR dari Partai Republik akhirnya harus melakukan pekerjaan mereka dan bekerja di seberang lorong untuk mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan satu tahun penuh," ujar Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email kepada para wartawan tak lama setelah pemungutan suara di DPR.
Paket jangka pendek ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi para anggota parlemen untuk menyelesaikan negosiasi pendanaan tahunan untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober.
Namun, enam minggu pendanaan hingga 1 Maret mungkin tidak cukup waktu untuk menyelesaikan perbedaan yang tersisa. DPR dijadwalkan untuk istirahat selama tiga minggu, sehingga meningkatkan prospek untuk RUU pengeluaran jangka pendek lainnya.
"Saya rasa ke sanalah arah kita kecuali sesuatu yang dramatis terjadi," ujar Dick Durbin dari Illinois, anggota Senat dari Partai Demokrat nomor dua, pada Kamis.
Para pemimpin di kedua partai telah menyepakati batas pengeluaran efektif sebesar $1,66 triliun untuk tahun ini, namun masih bernegosiasi mengenai bagaimana mendistribusikan uang tersebut di antara berbagai departemen dan program pemerintah. Mereka juga harus menyelesaikan tuntutan konservatif untuk melampirkan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan imigrasi dan aborsi ke dalam rancangan undang-undang dan pendanaan untuk proyek-proyek pribadi para anggota parlemen.
Jika pemerintah beroperasi di bawah pendanaan sementara pada 30 April, pemotongan pengeluaran secara otomatis akan dipicu berdasarkan ketentuan dalam kompromi pagu utang Juni lalu. Ancaman itu dapat memacu anggota parlemen untuk akhirnya menyelesaikan pengeluaran tahun 2024.
(bbn)
