Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis juga mempertanyakan hasil survei ekonomi Bloomberg tersebut. Todung menjelaskan bahwa Ganjar, capres jagoannya memiliki prestasi yang mumpuni selama menjabat jadi Gubernur Jawa Tengah dua periode.
"Jadi kalau misalnya ada survei yang mengatakan bahwa Ganjar mendapatkan angka 28, saya sih tidak meyakini itu mencerminkan keadaan sebenarnya. Jadi buat saya sih jawabannya prestasinya Ganjar di Jawa Tengah itu sudah point of self," kata Todung.
Survei Bloomberg terhadap 17 ekonom dan analis pasar memperlihatkan Anies unggul tipis yakni dengan 33 poin. Sementara Prabowo Subianto 29 poin dan Ganjar Pranowo 28 poin. Adapun pertanyaan survei tersebut adalah menurut mereka, siapa yang paling baik memimpin Indonesia.
Hingga saat ini Prabowo-Gibran berada di posisi terdepan dalam hal elektabilitas berbagai survei yang dilakukan secara nasional.
Sementara sejumlah elite parpol anggota Koalisi Indonesia Maju dan anggota TKN Prabowo-Gibran menolak memberi komentar terkait hasil survei tersebut.
Survei Bloomberg ini dilakukan pada awal Januari 2024 saat Anies mulai mendapat dukungan dalam jajak pendapat utama di Indonesia. Namun di kebanyakan survei politik, Prabowo masih unggul.
Menurut survei, salah satu faktor moncernya Anies lantaran perekonomian seharusnya diperkirakan tumbuh lebih cepat dari 5%.
Anies juga berjanji untuk membebankan pajak pada orang kaya dan menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor ekonomi hijau.
Dia juga merupakan salah satu pengkritik Jokowi yang paling menonjol terkait rencana presiden membangun IKN di Kalimantan. Dia mengatakan, kebijakan-kebijakan seharusnya tidak boleh didasarkan pada aspirasi pribadi.
Anies juga mengkritik pemerintahan Jokowi karena tidak bertindak cepat dalam membendung pandemi Covid-19. Dia juga mempertanyakan data-data kasus pada puncak pandemi.
Prabowo diketahui menggandeng putra Jokowi sebagai calon wakil presidennya dalam upaya ketiga untuk menduduki jabatan presiden. Keduanya berjanji untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi, termasuk hilirisasi mineral dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) senilai US$34 miliar.
(ezr)
