Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir tengah meminta informasi detail tentang dugaan suap perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP SE ke sejumlah pejabat Indonesia, termasuk pejabat perusahaan pelat merah. Hal ini merujuk pada dokumen investigasi Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat yang menyebut suap mengalir ke delapan lembaga dan perusahaan negara pada 2015-2018.

“Ini kan setelah kami baca di informasi yang ada, ada (proyek) Pertamina 2017; Angkasa Pura I 2012; Angkasa Pura II 2015, tapi kami kan belum dapat detailnya ya. Semoga nanti dengan data data yang detail, teman-teman BUMN kami percaya bisa bekerja sama dengan siapa pun untuk hal ini,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Kamis (18/1/2024). 

Menurut dia, lembaganya memiliki komitmen untuk terus melanjutkan kebijakan bersih-bersih BUMN, termasuk penegakan hukum pada praktek korupsi di perusahaan negara. “Jadi kami support hal-hal yang memang merupakan bagian dari bersih-bersih di BUMN juga lah, itu kan programnya pak Erick ke sana arahnya,” ujar Arya.

Sebelumnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis laporan SEC AS tentang praktek penyuapan SAP SE di Afrika Selatan dan Indonesia. Dalam laporan tersebut, mereka hanya menyebut dua penyuapan yaitu kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui BP3TI -- sekarang bernama BAKTI.

Selain itu, SEC mencatat SAP Indonesia dengan perantara lain berhasil mendapatkan perpanjangan kontrak dari 2015 hingga 2018 di Kementerian Sosial. SAP Indonesia kemudian juga mendapat kontrak di PT Pertamina senilai US$13,3 juta pada 23 Januari 2017.