“Hari Jumat kita akan dengarkan laporan sehingga minggu berikutnya akan kami bawa ratas dan minta keputusan dari Presiden,” ujar Luhut.
Pemerintah, kata Luhut, juga telah menemukan akar permasalahan dari polusi di Indonesia. Sehingga segala upaya berikutnya diklaim bakal membuat Jakarta yang lebih bersih dan sehat dan mengurangi subsidi pengobatan yang mencapai Rp10 triliun.
Luhut menggambarkan pengendalian polusi serupa dengan pengendalian Covid-19 di Indonesia. Pemerintah dinilai harus menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan. Apalagi, industri kendaraan bermotor di Indonesia berkontribusi sebesar 4% per tahunnya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 1,5 juta tenaga kerja.
Terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menjelaskan pemerintah belum memiliki keputusan untuk menaikan pajak kendaraan konvensional, namun memastikan bahwa pihaknya tengah melakukan studi. Sebab, polusi di DKI Jakarta paling besar disebabkan oleh kendaraan bermotor.
“Jadi memang ada meeting polusi udara kemarin. Disebutkan polusi di DKI paling besar kendaraan. Apa nih solusinya? Harus mengurangi kendaraan bermotor kan. Gimana? Kita dorong kendaraan umum lebih nyaman terintegrasi dan sebagainya. Kedua bagaimana standar emisi kita lebih baik mengikuti standar internasional,” pungkasnya.
(dov/ain)
