2. Optimalisasi LHKPN, kalau tak patuh bisa diganjar demosi
3. RUU Perampasan Aset dan Pemiskinan Koruptor
4. Illicit enrichment and trading in influence sesuai United Nations Convention against Corruption (UNCAC)
5. Pengesahan RUU Pendanaan Politik
6. Hadiah dan reward layak bagi pemburu koruptor bagi semua pihak
7. Penetapan sektor utama agar tak dikorupsi yang dikawal yakni pendapatan negara, SDA, pangan dan layanana dasar seperti pendidikan dan kesehatan dan berantas bisnis ilegal
8. Integritas menjadi pertimbangan utama anggota kabinet dan pejabat.
Prabowo-Gibran
1. Perbaikan kulitas hidup dan gaji penyelenggara negara agar tak korupsi, disebutnya sistemik dan rasional
2. Menegakkan UU yang perlu
3. Menerapkan pembuktian terbalik atas laporan harta pejabat tak wajar
4. LHKPN harus benar dan sanksi bagi yang tak jujur
5. Political will penegakan pemberantasan korupsi.
Ganjar-Mahfud
1. Komitmen Gaspol yakni menghitung anggaran, menjalankan tata pemerintahan dan penegakan hukum untuk optimalkan pendapatan
2. Sikat KKN
3. Digitalisasi birokrasi dan sistem keuangan
4. E budgeting dan e-planning
5. Tranparansi anggaran dan pengawasan oleh pemimpin tertinggi
6. Penguatan sinergi kelembagaan dalam hal ini aparat penegak hukum
7. Menjaga independensi KPK
8. Penguatan LHKPN
9. Penguatan sistem whistle blowing dan dijaga kerahasiaannya
10. Penegakan kode etik
11. Minimalisasi rangkap jabatan
12. Pengesahan RUU Perampasan Aset.
(ezr)
