Negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara ini telah mencatat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 1,9% selama satu dekade terakhir, tertinggal dari sebagian besar negara-negara lain di kawasan ini. Pemerintahan saat ini, yang mulai menjabat pada paruh kedua tahun 2023, telah berusaha untuk meningkatkan belanja konsumen sambil juga melobi untuk menurunkan suku bunga.
"Ketika kami mengatakan negara ini sedang dalam krisis, bukan hanya pertumbuhan yang rendah tetapi juga orang-orang yang menderita di luar sana," kata wakil menteri keuangan.
Meskipun pemerintah tetap berkomitmen pada program dompet digital, mereka akan mencari masukan dari lembaga-lembaga negara dan pihak-pihak lain yang menentang proyek ini, kata Julapun.
Dewan Negara, yang memberikan saran kepada pemerintah mengenai masalah hukum, sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang guna membiayai program BLT. Konsep untuk menambah beban utang pemerintah memicu reaksi dari partai-partai oposisi, beberapa mantan gubernur bank sentral dan para ekonom karena kekhawatiran akan defisit fiskal dan inflasi.
Perdana menteri telah mendorong bank sentral untuk memotong suku bunga, dengan mengutip angka inflasi negatif baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa usaha-usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan lebih banyak bantuan.
Sretta bertemu minggu lalu dengan Gubernur Bank Sentral Thailand atau Bank of Thailand Sethaput Suthiwartnarueput, yang akan memimpin pertemuan kebijakan suku bunga pada 7 Februari.
(bbn)
