Dalam pesan berantai lainnya masih dengan pembahasan transfer dana ke perantara yang dimaksudkan untuk menguntungkan pejabat di BP3TI, “Seorang pegawai Perantara Indonesia 1 mengkonfirmasi jumlah transfer tersebut sebagai sekitar Rp1 miliar, yang pada saat transfer berjumlah US$67.380 (sekitar Rp1 miliar). Beberapa pembayaran dialihkan ke entitas palsu yang dibuat oleh karyawan Perantara Indonesia 1,” kata SEC.
Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar enggan memberi komentar atas perkembangan kabar suap SAP Indonesia kepada lembaganya di periode lalu. Fadhilah meminta Bloomberg Technoz untuk mengirimkan pertanyaan kepada juru bicara BAKTI.
“Untuk sementara belum ada pernyataan lebih lanjut,” terang juru bicara, dan tidak merespons secara lebih detail.
Dalam keterangan tertulis yang disiarkan 15 Januari 2024, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan BP3TI adalah entitas yang sama dengan BAKTI di periode lalu. Kala itu terdapat kontrak perangkat lunak dan lisensi dengan SAP SE Jerman senilainya Rp12,6 miliar.
Plt Kepala Divisi Humas dan SDM BAKTI Kominfo Sudarmanto menegaskan seluruh kontrak kerja dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku. BP3TI berubah menjadi BAKTI Kominfo lewat Permen Kominfo No. 3 Tahun 2018 dan memulai memodernisasi tata kelola dan proses bisnis.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong juga tidak berbicara banyak saat Bloomberg Technoz konfirmasi atas perkembangan kasus suap SAP. Kominfo masih berpedoman atas pernyataan resmi BAKTI pada Senin (15/1/2024) kemarin.
Usman hanya menyampaikan, “Kita pelajari karena ini kasus lama, ketika namanya masih BP3TI, belum BAKTI. BP3TI dulu badan independen, tidak di bawah Kominfo.”
Untuk diketahui kasus penyuapan SAP didasari atas rencana mendapatkan atau mempertahankan kontrak dengan para pihak-pihak terkait, yang merupakan institusi atau perusahaan negara atau yang beroperasi di Indonesia.
“SAP Indonesia dengan VAR [Value Added Reseller ]-nya, terlibat dalam berbagai skema di Indonesia untuk melakukan, menawarkan, atau mencoba melakukan pembayaran yang tidak patut kepada pejabat pemerintah di delapan badan usaha milik negara,” tulis laporan SEC.
Dua account executives SAP Indonesia yang mengatur skema tersebut mengatakan kepada karyawan Perantara Indonesia 1 untuk melakukan “apa pun yang diperlukan” untuk mengamankan kesepakatan.
Percakapan WhatsApp antara AE dan karyawan Perantara Indonesia 1 menunjukkan permintaan “bagasi” dan "amplop”. Kedua pihak sama-sama memahami sebagai kode untuk suap kepada pejabat pemerintah.
“Dalam kasus-kasus tertentu, foto dan video menunjukkan bukti pembayaran tunai yang dilakukan kepada pejabat pemerintah,” papar dokumen itu.
Tidak hanya mencoba menyuap ke dua lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) — lewat Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), sekarang bernama BAKTI, SAP juga diduga berhubungan dengan sejumlah pihak.
Dokumen hasil investigasi SEC disebutkan nama-namanya:
- Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), kini masuk struktur Kementerian Kominfo.
- Kementerian KKP
- PT Pertamina (Persero)
- PT Angkasa Pura I
- PT Angkasa Pura II
- PT Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta
- Pemda DKI Jakarta
(wep/hps)
