Terkait dengan hal ini, menurut Trubus, ketegasan dari Menteri BUMN Erick Thohir yang dinanti oleh publik. Seperti diketahui, kepemilikan saham Pertamina sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN.
"Saya lihat tidak tegas juga Menteri BUMN Erick Thohir ini. Keputusannya seperti hanya pencitraan," tegasnya.
Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio sepakat keputusan pencopotan dewan direksi maupun komisaris Pertamina sepenuhnya berada di tangan Menteri BUMN Erick Thohir.
Walakin, keputusan tersebut sudah seharusnya diambil melalui pertimbangan yang matang dan tidak tergesa-gesa.
"Kita belum tahu bagaimana hasil dari pemeriksaan laboratorium apa penyebab dari kebakaran di depo Pertamina Plumpang. Penyebabnya kan belum tentu sama dengan [kebakaran] yang terjadi di Balikpapan, Balongan, dan Cilacap. Untuk perombakan itu hak Menteri BUMN sepenuhnya sebagai pemegang saham," katanya ketika dihubungi oleh Bloomberg Technoz.
Solusi Sementara
Di sisi lain, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai pencopotan dewan direksi maupun dewan komisaris Pertamina merupakan solusi jangka pendek. Masalah yang lebih kritikal adalah bagaimana perusahaan migas milik negara itu memperbaiki secara fundamental manajemen operasinya.
"Kebakaran di objek vital Pertamina sudah berulang kali. Namun, seperti belum ada lesson learned yang dijadikan pelajaran," katanya kepada Bloomberg Technoz melalui pesan instan.
Menurut Toto, masih banyak objek vital Pertamina lainnya yang kondisinya sama seperti depo Pertamina Plumpang, yaitu dikepung permukiman penduduk.
Untuk itu, dia mendesak Pertamina untuk memperkuat koodinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Fungsi [divisi] Government Relations Pertamina yang perlu diperkuat juga. Beberapa fungsi sekaligus jajaran di puncak Pertamina perlu dievaluasi ulang," pungkasnya.
Hari ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencopot Dedi Sunardi dari jabatannya sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengonfirmasi posisi dan tugas Dedi untuk sementara diserahkan kepada Erry Widiastono, yang juga menjabat sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina.
“Pak Dedi Sunardi yang diberhentikann sebagai direktur Penunjang Bisnis. [Jabatan tersebut] sementara ditugaskan kepada pak Erry Widiastono,” ujarnya saat dimintai konfirmasi oleh Bloomberg Technoz terkait dengan mengenai pemberhentian Dedi Sumardi Rabu (8/3/2023).
Penggantian tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina nomor SK - 43/MBU/03/2023 tentang pemberhentian anggota direksi perusahaan perseroan PT Pertamina, tertanggal 8 Maret 2023, yang “memberhentikan dengan hormat Dedi Sunardi sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina.”
Vice president Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengonfirmasi Dedi Sunardi telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina yang telah Ia jabat sejak 3 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN nomor SK -142/MBU/05/2021.
Dia juga mengaku belum mengetahui apakah ada rencana susulan terhadap perombakan dewan direksi maupun dewan komisaris setelah pencopotan Dedi Sunardi sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina.
"Enggak ada, pemberhentian itu hak pemegang saham. Kami cuma melakukan saja," katanya kepada Bloomberg Technoz.
Sebelumnya, saat ditanya terkait dengan ada tidaknya rencana pencopotan direksi Pertamina akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang, Erick mengungkapkan pencopotan akan dilakukan jika diperlukan.
Namun, menurutnya, perubahan posisi direksi tidak akan memberikan manfaat jika tidak ada solusi menyeluruh.
"Saya katakan, saya sudah pernah copot direksi [Pertamina]. Kalau saya perlu copot, ya saya copot lagi, tetapi penyelesaiannya itu tidak hanya saling menyalahkan. Percuma kita copot-copot orang tetapi tidak memberikan solusi secara menyeluruh," tegasnya, akhir pekan lalu.
(rez/wdh)
