Bloomberg Technoz, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menyampaikan kritik terhadap kebijakan kesehatan yang menimbulkan ketimpangan tinggi di Indonesia. Sebagian besar layanan kesehatan masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra.
"Ini adalah potret ketimpangan yang ada di Indonesia. IPM [Indeks Pembangunan Manusia] kawasan Indonesia Timur ini jauh nilainya dibandingkan kawasan Indonesia Barat," kata Anies dalam acara dialog dengan Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK), Selasa (16/1/2024).
Menurut dia, jumlah dokter yang berada dan berkarya di Pulau Sumatra dan Jawa mencapai 64% dari total dokter di Indonesia. Demikian pula dengan fasilitas kesehatan, sebanyak 74% rumah sakit berada di wilayah Jawa dan Sumatra.
Padahal, kata Anies, ada lebih dari 68% warga di luar Jawa dan Sumatra yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses pada fasilitas kesehatan.
Hal ini juga nampak pada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Sumatra dan Jawa dengan wilayah lainnya. Pada 2013, Anies mengatakan, IPM Sumatra dan Jawa mencapai angka 69. Dalam 10 tahun, atau pada 2022, IPM tersebut naik menjadi 74.
Sedangkan di wilayah luar Jawa dan Sumatra, IPM-nya baru mencapai 69 pada 2022. Menurut Anies, angka tersebut bukan sekadar ada perbedaan 5 poin pada IPM Sumatra-Jawa dengan wilayah lainnya. Akan tetapi, wilayah-wilayah di Indonesia Timur tertinggal 10 tahun dibandingkan Jawa-Sumatra.
"Bukan selisih 5 poin, yang harus kita perhatikan selisihnya itu 10 tahun. Meraih 5 poin itu 10 tahun," ujar dia.
Menurut dia, Indonesia butuh perubahan kebijakan agar ketimpangan pembangunan manusia merata di seluruh wilayah. Dia pun memaparkan enam program serta visi dan misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk meningkatkan sektor kesehatan.
1. Penguatan Peran puskesmas dan pemberdayaan masarakat
- Petugas puskesmas adanya poswindu mencegah penurunan kesehatan masyarakat lansia,
- Peran bidan tumbuh kembang bayi dan anak posyandu di Jakarta secara serius mengembangkan lewat kolaborasi PKKK, kade posyandu, jumantik memberikan insentif, menjadi nakes garda terdepan.
- Masyarakat sehat secara mental menghadirkan konsuler di puskemas dan konseling online di puskesmas. 20-30 puskesmas dan aplikasi screening online bisa melakukan tes mandiri di Jakarta secara gratis.
2. Pelayanan Rumah Sakit
- Rumah Sakit Kelas A minimal 1 disetiap provinsi. Saat ini provinsi belum punya RS kelas A adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua.
- Penyediaan rumah singgah warga dan pasien untuk ke rumah sakit Jakarta, pengantar pasien, saudara, berobat di Jakarta dengan rawat jalan panjang.
- Layanan home care untuk lansia yang tidak memiliki kemampuan mobilitas
3. Pemerataan kesejahteraan nakes
- Perubahan status Dokters spesialis menjadi tenaga kesehatan melalui PPDS mendapat hak sebagai tenaga kesehatan
- Kesejahteraan medis dan tenaga kesehatan dan jenjang karier
4. Perlindungan Tenaga Kesehatan
- Kekerasan dan tindak pidana
- Pembiayaan kesehatan, JKN dipermudah nasional, rujukan untuk keselamatan pasien
- Evaluasi besaran pembayaran tingkat fasilitas dan perkuatan layanan JKN
5. Kemandirian Farmasi dan alat kesehatan
- Menambah produsen BPO, bahan baku obat dari dalam negeri. Saat ini, Indonesia masih tergantung impor. Sebanyak 90 persen obat Indonesia bergantung impor dari Tiongkok dan India.
6. Pengendali penyakit dan ketahanan kesehatan
- Penguatan sistem surveillance Nasional data sistem informasi yang terintegrasi
- Pengayaan respon pandemi dari nakes tracing dan treatment
(dec/frg)
