Kedua, keputusan pemakzulan dari DPR harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan, DPR harus bisa membuktikan seluruh alasan yang membuat Presiden Jokowi layak atau harus dicopot secara paksa.
Ketiga, kata Ari, keputusan MK akan kembali dibawa ke Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR). Seluruh proses politik ini diprediksi membutuhkan waktu yang sangat panjang.
"Jangan sekadar klaim, tapi perlu diuji sesuai mekanismen yang sudah disepakati," ujar Ari.
Dia pun membantah Jokowi telah menyalahgunakan kewenangan untuk menyukseskan salah satu pasangan calon pada Pemilu 2024. Dia mengklaim Jokowi bersama seluruh ASN, Kepolisian, dan TNI berposisi netral. Termasuk tak membantu pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang dalam satu putaran.
(prc/frg)
