Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghapus 51 konten hoaks sejak awal masa kampanye capres-cawapres peserta Pemilu 2024, 28 November 2023. Meski tak detil, Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi mengklaim, seluruh konten tersebut berkaitan dengan para calon dan berpotensi membahayakan pelaksanaan pemilu.

Selain menghapus, Kominfo juga harus dan telah mengeluarkan 175 klarifikasi untuk menangkal berbagai isu dan informasi keliru tentang Pemilu 2024 selama masa kampanye. 

“Selain melakukan upaya penanggulangan konten dan literasi digital, kami bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu,” kata Budi dikutip dari siaran pers kementeriannya, Minggu (14/1/2024).

Menurut dia, Kominfo juga telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman terkait pemanfaatan layanan informasi dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Terutama terkait dengan  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Salah satu contoh, perjanjian kerjasama dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Aptika Kominfo dengan Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu.