"Mereka yang memberikan izin bagi warga untuk tinggal di situ harus ikut bertanggung jawab juga. Warga memang salah tapi mereka itu seperti sudah diberikan izin dengan adanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan diterbitkannya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sementara," tuturnya.
Terkait dengan pencopotan direksi Pertamina, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pihaknya tidak segan-segan melakukannya apabila memang terbukti melakukan kesalahan. Walaupun demikian, pihaknya mengendepankan penyelesaian masalah secara menyeluruh, bukan sekadar pencopotan.
"Saya selalu bilang, saya sudah pernah copot direksi Pertamina. Kalau saya mesti copot lagi, ya saya copot lagi. Tetapi penyelesaian (masalahnya) itu tidak hanya saling menyalahkan," kata Erick kepada awak media di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023).
Erick lebih lanjut meminta Pertamina dan BUMN lainnya yang mengelola fasilitas vital negara dengan membentuk tim khusus untuk mengurusi risiko bisnis. Hal itu tidak hanya dari sisi keuangan namun juga operasional perusahaan secara menyeluruh agar bisa dilakukan perbaikan.
Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyatakan pihaknya akan memanggil Pertamina usai masa reses nanti untuk membahas kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Dia meminta agar Pertamina melakukan kajian secara menyeluruh terkait aspek keamanan dari depo-depo dan kilang-kilang milik Pertamina.
"Karena sebelumnya juga sudah terjadi kebakaran serupa di Balongan dan juga di Cilacap," katanya melalui keterangan resmi, dikutip Selasa (7/3/2023).
Menurut Martin, persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Dia menyarankan agar Pertamina juga menganalisis lokasi dan risiko seluruh fasilitas yang dimiliki.
"Analisis risiko seluruh fasilitas itu penting dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan," tutupnya.
(rez/ezr)
