"Di luar itu adalah tindakan inkonstitusional," lanjut mantan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Sementara bila dikaitkan dengan kecurangan pemilu kata dia juga harus dibuktikan dan diuji dalam mekanisme yang sudah diatur dalam UU. Hal tersebut menjadi wewenang Bawaslu untuk menindaklanjutinya.
Terkait kinerja Jokowi kata Ari, terbukti baik dan hal itu tergambar dari kepercayaan publik yang menurut hasil survei masih di atas 75%.
"Dalam dinamika politik jelang pemilu, Presiden Jokowi terus bekerja untuk memimpin pemerintahan sampai akhir masa jabatan," kata dia.
Diketahui pada saat ini, Presiden Jokowi sedang bertolak ke tiga negara Asia Tenggara yang merupakan anggota ASEAN yakni Filipina, Vietnam dan kemudian Brunei Darussalam. Jokowi dijadwalkan kembali pada 14 Januari 2024 mendatang.
"Dukungan rakyat menjadi energi untuk menuntaskan program-program prioritas pemerintahan agar dampaknya makin dirasakan oleh rakyat di seluruh penjuru Tanah Air," tutup Ari.
Sementara PDIP, partai pengusung Presiden Jokowi yang pada saat ini hubungannya merenggang dengan sang Presiden juga mengomentari wacana pemakzulan Jokowi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui wacana pemakzulan presiden diakuinya bukan sebuah proses yang mudah. Namun Mahfud menerima Petisi 100 kata Hasto, tak masalah lantaran sebagai Menko Polhukam dia harus menampung semua aspirasi.
"Ya itu ada prosesnya (soal pemakzulan). Tentunya saja sebagai pemimpin, tentu pak Mahfud menerima aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia, apapun isinya dan hal-hal tersebut telah diatur dalam konstitusi kita," kata Hasto ditemui di Jakarta pada Rabu (10/1/2024).
(ezr)
