Tidak hanya nama-nama perusahaan publik yang tersebut di atas, ternyata ada emiten lain yang turut terdampak karena masuk ke dalam ekosistem kendaraan listrik. Sebagai contoh adalah PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA). Perusahaan ini produsen manufaktur komponen otomotif. Diketahui DRMA tengah mengembangkan komponen pendukung kendaraan listrik.
Dalam paparan publik Perseroan 2022 kemarin, DRMA melalui anak perusahaannya PT Dharma Controlcable Indonesia (DCI) menjalin kerja sama dengan Rakata Motorcycle. Rakata merupakan perusahaan penyedia sepeda motor listrik. Keduanya sedang mengembangkan sistem tukar baterai kendaraan listrik.
Dalam kerja sama ini, DCI berfokus pada System Swap Battery Station termasuk Battery Pack untuk kendaraan listrik. Hingga November, PowerAce Dealers milik DRMA sudah tersebar di 29 lokasi. Pengembangan lima lokasi baru tengah dijajaki perseroan mengingat potensinya menjanjikan.
Selanjutnya, dari sisi bahan baku. Hyundai Motor Company dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) telah menandatangani nota kesepahaman untuk menjamin pasokan aluminium. Kerja sama dilakukan di tengah peningkatan permintaan terhadap aluminium untuk manufaktur otomotif.
“Kerja sama smelter aluminium ini juga diharapkan akan memperkuat hubungan kerja sama antara Hyundai Motor Company dan Indonesia dengan sinergi yang lebih kuat,” kata Presiden dan CEO Hyundai Motor Company, Jaehoon Chang, dikutip dari keterbukaan informasi.
ADMR menyatakan siap berpartisipasi dalam penyediaan aluminium untuk material EV. ADMR juga gencar ekspansi dalam pengembangan kendaraan listrik ke depan.
Kevin Hutabarat, Research CGS-CIMB Sekuritas menuturkan, “Kebijakan ini akan menggairahkan dari sisi konsumen dan emiten. Dari sisi produsen juga diuntungkan. Kalau harganya semakin terjangkau juga nantinya akan meningkatkan angka penjualan secara tahunan baik dari jumlah volume dan/atau unitnya,”
“Dari kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, dan akan meningkatkan supply and demand,” pungkasnya.
Diketahui insentif kendaraan listrik berlaku efektif 20 Maret hingga akhir tahun ini. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk 200 ribu sepeda motor listrik unit senilai Rp 7 juta per unit.
Syaratnya, kendaraan harus memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40% dan hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya, insentif untuk 50 ribu sepeda motor konversi.
(fad/wep)
