Bulan lalu, Marcos dan Presiden China Xi Jinping bertemu di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di San Francisco untuk membahas cara-cara meredakan ketegangan. Namun, ketegangan kembali meningkat bulan ini setelah Filipina melayangkan protes terhadap kapal-kapal China yang menabrak dan menembakkan meriam air ke kapal-kapal Filipina. “Ketegangan malah justru meningkat, bukannya berkurang,” kata Marcos belum lama ini.
Vietnam
Sekitar bulan September tahun 2023, Vietnam menyatakan bahwa peta resmi China yang dirilis saat itu melanggar kedaulatan mereka atas Kepulauan Spratly dan Paracel serta perairannya. Dalam pernyataan yang diposting di situs berita pemerintah negara Vietnam, "tegas menentang semua klaim China di LCS berdasarkan garis titik-titik.”
Klaim kedaulatan dan maritim China berdasarkan garis sembilan titik (nine dash line) di Laut China Selatan (LCS) pada peta tersebut adalah "tidak sah," demikian bunyi pernyataan itu, yang mengutip Pham Thu Hang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam.
Malaysia
Masih atas klaim peta baru China yang rilis tahun lalu, Malaysia juga menyatakan protes. China merilis peta ini agar penerbit, perusahaan, dan pihak lain memiliki versi resmi untuk diacu. Perusahaan asing kadang mengalami masalah dengan pemerintah China terkait penggunaan peta.
China mengklaim lebih dari 80% LCS dan mendukung klaimnya dengan peta tahun 1947 yang menunjukkan garis samar, atau garis sembilan titik, yang membentang hingga sekitar 1.800 kilometer selatan Pulau Hainan. Atas klaim inilah, terbaru, Kamar Dagang Melayu Malaysia Malaysia meminta pemerintah mengambil sikap tegas dan tegas karena ada kapal asing masuk ke ulayan perairan mereka.
“DPMM memandang, meningkatnya perambahan dan provokasi oleh kapal asing yang diduga merupakan kapal China Coast Guard (CCG) khususnya di perairan negara sekitar Pulau Beting Patinggi Ali di lepas pantai Sarawak,” tulis DPMM.
Brunei
Peta baru China turut mengundang protes dari Brunei, dimana pejabat China berdalih bahwa “pihak-pihak terkait bisa tetap objektif dan tenang serta menahan diri dari penafsiran berlebihan” soal peta itu. Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin itu tidak memberikan suasana lebih baik terkait sengketa di mana batas-batas tersebut berada.
Terlibat dalam peta baru China jelas memotong banyak zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara-negara di kawasan ASEAN, termasuk Brunei. Keberatan Brunei ada pada titik terumbu karang Louisa Reef yang berada di landas kontinennya, berlokasi di sekitar selatan Kepulauan Spratly.
Konflik ini juga direspon oleh negara Jerman dan AS. Dimana Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dalam pertemuan dengan pemerintah Filipina menyatakan, “Saya mengatakan ini karena di wilayah Anda, ketegangan juga meningkat. Manuver berisiko seperti itu melanggar hak dan peluang pembangunan ekonomi negara Anda dan negara tetangga lainnya,” katanya dalam konferensi pers setelah bertemu dengan rekannya, Menteri Luar Negeri Filipina. Enrique Manalo.
Presiden AS Joe Biden ikut mempersoalkan sengketa di Laut China Selatan. Pekan lalu saja, kapal-kapal China bertindak secara berbahaya dan melanggar hukum ketika teman-teman kita dari Filipina melakukan misi pasokan rutin di zona ekonomi eksklusif mereka sendiri di Laut China Selatan,” kata Biden di Gedung Putih bulan Oktober 2023.
“Saya ingin memperjelas. Komitmen pertahanan Amerika Serikat terhadap Filipina sangat kuat. Setiap serangan terhadap pesawat, kapal, atau angkatan bersenjata Filipina akan mengaktifkan Perjanjian Pertahanan Bersama kami dengan Filipina.”
(wep)
