Sebagai gambaran, terdapat empat BUMN Karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP).
Berdasarkan data Bloomberg, Waskita Karya punya rasio utang tertinggi dibandingkan BUMN Karya lainnya, disusul oleh Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan (PP), kemudian yang terkecil Adhi Karya.
Terlihat pada grafik di atas dalam 10 tahun terakhir rasio tersebut terus menanjak naik. Adapun jika dihitung berdasarkan total utang keseluruhan dari keempat BUMN Karya tersebut per kuartal III-2022 mencapai Rp 212 triliun dengan sejumlah Rp 114 triliun merupakan utang jangka pendek.
Jika ditelusuri lebih lanjut, kenaikan utang awal terjadi pada Waskita Karya pada kinerja 2014 menuju 2015. Laporan keuangan Waskita Karya pada 2014 mencatat total utangnya sebesar Rp 9,77 triliun. Setahun berselang angkanya menanjak menjadi Rp 20,6 triliun.
Sama halnya dengan emiten BUMN Karya lainnya, pada 2014 utang Wijaya Karya Rp 11,03 triliun. Berselang setahun, utang perseroan naik menjadi Rp 14,16 triliun. PTPP juga mencatatkan kenaikan utang pada medio 2014, 2015 hingga saat ini.
Pada 2014 jumlah utang PTPP sebesar Rp 12,24 triliun, dan meningkat menjadi Rp 14 triliun pada 2015. Adhi Karya pada 2014 mencatatkan utang sebesar Rp 8,81 triliun, dan naik menjadi Rp 11,59 triliun pada 2015.
Sejumlah emiten BUMN Karya yang terlilit utang di atas semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Banyak proyek yang ditunda pengerjaannya. Pada beberapa kasus pembayaran pekerjaan juga mundur oleh mitra. Hal ini membuat kas tertekan. Banyak proyek yang sudah dibayar di muka akan tetapi proses pengerjaan mandek.
Restrukturisasi Utang
Imbas tekanan yang cukup tinggi, pada sepanjang 2022 Kementerian BUMN fokus untuk melakukan restrukturisasi utang kepada perusahaan negara bidang infrastruktur. Terkini yang jadi pusat perhatian adalah restrukturisasi utang Waskita Karya pada sejumlah obligasi jatuh tempo Februari 2023 kemarin.
Lebih lanjut, Waskita Karya akhirnya sudah mengantongi restu untuk melakukan perubahan jadwal pembayaran bunga dan atau pelunasan pokok untuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B, Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri B, dan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B.
Sedangkan Wijaya Karya pada 2022 kemarin melangsungkan aksi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahun 2022. Target dananya mencapai Rp 4 triliun. WIKA juga menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahun 2022 senilai Rp 1 triliun. Ini merupakan langkah strategis perseroan untuk memperbaiki debt profiling serta penyediaan modal kerja.
"Dana yang diperoleh lewat obligasi akan digunakan untuk mengubah pinjaman jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang, sehingga sesuai dengan karakteristik proyek Wijaya Karya yang mayoritas merupakan proyek multiyears. Dengan demikian, rasio utang perusahaan tetap terjaga dalam kondisi sehat," terang Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, dalam keterangan resmi yang diterbitkan, dikutip Selasa (7/3/2023).
Kedepannya, dalam menyehatkan keuangan emiten BUMN Karya akan terus meningkatkan angka pencapaian kontrak baru. Mereka juga berupaya mempercepat dalam penyelesaian sejumlah proyek.
Katalis positif selanjutnya yang akan dihadapi adalah potensi kenaikan anggaran infrastruktur dari pemerintah, dan sejumlah proyek dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pencapaian Kontrak Baru
PTPP per November 2022 telah berhasil mengantongi kontrak baru mencapai Rp 27,49 triliun. Angka ini meningkat dari periode sebelumnya Rp 16,52 triliun. PTPP juga tengah menunggu hasil pengumuman beberapa tender yang telah diikuti, diantaranya dari sektor Gedung sebanyak 3 proyek, sektor Infrastruktur 4 proyek. Terdapat pula 2 proyek dari luar negeri dan beberapa tender dari anak usaha PTPP.
Adapun untuk Waskita Karya berhasil membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) Rp 20,23 triliun sampai dengan Desember 2022. Penambahan bersumber dari proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di IKN, pembangunan Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban Paket 5 di Subang, Jawa Barat, dan pembangunan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko SKPT Morotai.
Wijaya Karya juga mendapatkan porsi proyek IKN. Salah satu proyek yang digarap adalah pembangunan Istana Presiden dan Kantor Presiden di IKN. Adapun hingga Oktober 2022 WIKA berhasil mencatatkan kontrak baru Rp 25,5 triliun.
Sepanjang 2022, ADHI mencatat perolehan kontrak baru Rp 23,7 triliun, tumbuh 57% dari perolehan kontrak periode lalu, Rp 15,2 triliun. Kinerja laporan keuangan ADHI tahun lalu membukukan laba bersih Rp 81,24 miliar, naik 47% secara tahunan.
(fad/wep)
