Sandi menambahkan bahwa usaha spa di Bali mayoritas diproduksi dengan kearifan kebudayaan lokal, seperti menggunakan berbagai rempah-rempah dan minyak asli.
"Di Dubai kemarin yang jadi minat itu terapis-terapis dari Bali dan Lombok, karena kita punya reputasi dunia. Jangan khawatir (seperti) yang disampaikan pak Tjok (Kepala Dinas Pariwisata Bali), bahwa spa ini tetap akan berbasis budaya dan kearifan lokal," tutup Sandi.
Sebelumnya diberitakan, pengacara Hotman Paris mengeluhkan besaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan diskotik, karaoke, klub malam, bar dan spa yang sangat tinggi.
Dalam unggahan akun Instagramnya, Hotman mempertanyakan besaran PBJT untuk jasa hiburan mencapai 75%, Ia mengunggah gambar yang berisi bagian UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) sudah mengklarifikasi hal tersebut. Menurut mereka besaran PBJT adalah kewenangan pemerintah daerah dan sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Pajak hiburan pemerintah daerah ya, jadi DJP ada untuk pengawasan sesuai kebutuhannya,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti saat Media Briefing DJP, Senin (8/1/2024).
(dec)
