Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan skema pembiayaan pembangunan transportasi massal Light Rail Transit (LRT) di Bali dengan memanfaatkan Official Development Assistance (ODA) Loan maupun Public Private Partnership (PPP).
“Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Korea Selatan kepada pihak Eximbank, KNR (Korea National Railway), dan pihak terkait lainnya, sehingga Bali dapat menikmati transportasi massal yang lebih baik,” kata Budi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1/2024).
Budi baru saja bertemu dengan Wakil Menteri Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan (Korsel) Sangwoo Park untuk membahas upaya penyelesaian Feasibility Study (FS) dan pembiayaan pembangunan transportasi massal LRT di Bali.
Adapun Feasibility Study (FS) dilakukan oleh Korea National Railways dengan pembiayaan grant dari Korea Exim Bank. “FS-nya sudah dimulai pada Januari 2023 lalu, dan kami targetkan studinya sudah selesai pada April 2024,” imbuh Budi.
Budi berharap KNR yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik sebagai perusahaan kereta api di Korsel dapat mendukung upaya penyelesaian FS sesuai tenggat waktu.
“Pengerjaan FS ini bukanlah suatu yang mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan mulai dari teknis, finansial, dan institusional. Tapi kami yakin FS ini dapat kita selesaikan dengan baik,” ucap Budi.
Pemerintah Indonesia, kata Budi, berkomitmen membangun transportasi massal perkotaan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya di Bali.
“Kami akan fokus untuk memulai pembangunan LRT Bali Tahap 1 yaitu dari Bandara Ngurah Rai hingga Central Park,” ujar Budi.
Dalam kunjungannya, Budi juga bertemu dengan CEO Korea National Railway (KNR) Hanyoung Kim dan CEO Korea Exim Bank Hee-Seung Yoon.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Pemerintah Provinsi Bali.
(mfd/ain)
