Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menyiapkan konsep pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di kawasan Pantai Utara Jawa. Sampai saat ini, estimasi anggaran pembangunan tanggul diperkirakan mencapai Rp164,1 triliun.
Giant Sea Wall merupakan tanggul laut raksasa yang menjadi solusi atas fenomena kenaikan permukaan laut, dan hilangnya tanah di sepanjang daerah Pesisir Pantura Jawa, termasuk teluk bagian utara Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembangunan Giant Sea Wall didasarkan adanya ancaman land subsidence atau penurunan tanah dan fenomena banjir rob yang terjadi di kawasan Pantura Jawa.
“Tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di wilayah tersebut, tetapi juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang berpotensi dapat terkena dampak bencana,” ujar Airlangga.
Selanjutnya, berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terdapat tiga tahapan pembangunan yang nantinya akan dikerjakan.
Pertama, fase A yang saat ini pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa di wilayah Pesisir Utara Jakarta.
“Adapun untuk fase A ini sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Selanjutnya, fase B yakni pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka pada sisi sebelah Barat Pesisir Utara Jakarta.
Untuk pembangunan fase B ia menjelaskan harus dikerjakan sebelum tahun 2023 dengan asumsi penurunan tanah tidak bisa terhentikan.
Terakhir, fase C yaitu pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040.
Sampai saat ini, estimasi anggaran pembangunan untuk tanggul fase A dan B diperkirakan mencapai Rp164,1 triliun, yang skema pendanaannya dilakukan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Airlangga mengatakan, skenario pembangunan tanggul laut masih memerlukan analisis yang lebih mendalam terutama terkait dampak terhadap lingkungan serta pendetailan untuk skema pendanaan dan konsep kelembagaannya.
“Maka diperlukan kajian dan diskusi dengan berbagai pihak mengenai prinsip-prinsip pembangunan tanggul laut yang berkelanjutan,” ujarnya.
(azr/lav)
