Pertama, fase A yang saat ini pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa di wilayah Pesisir Utara Jakarta.
“Adapun untuk fase A ini sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Selanjutnya, fase B yakni pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka pada sisi sebelah Barat Pesisir Utara Jakarta.
Untuk pembangunan fase B ia menjelaskan harus dikerjakan sebelum tahun 2023 dengan asumsi penurunan tanah tidak bisa terhentikan.
Terakhir, fase C yaitu pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040.
Sampai saat ini, estimasi anggaran pembangunan untuk tanggul fase A dan B diperkirakan mencapai Rp164,1 triliun, yang skema pendanaannya dilakukan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Airlangga mengatakan, skenario pembangunan tanggul laut masih memerlukan analisis yang lebih mendalam terutama terkait dampak terhadap lingkungan serta pendetailan untuk skema pendanaan dan konsep kelembagaannya.
“Maka diperlukan kajian dan diskusi dengan berbagai pihak mengenai prinsip-prinsip pembangunan tanggul laut yang berkelanjutan,” ujarnya.
(azr/lav)
