Meski demikian, Silmy mengatakan, pemerintah menegakan aturan keimigrasian dengan pendekatan persuasif dan humanis. Hal ini mencegah timbulnya citra tak baik tentang Indonesia pada warga negara asing. Pemerintah sendiri tengah berupaya memulihkan roda ekonomi melalui pariwisata usai terhantam pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat melalui media sosial menyoroti beberapa tingkah laku warga negara asing yang tinggal di Pulau Dewata karena kerap melakukan tindakan pelanggaran, seperti mengemudikan sepeda motor tanpa helm dan surat izin mengemudi, memodifikasi kendaraan sehingga tak sesuai standard dan aturan, bekerja secara ilegal, hingga menimbulkan kegaduhan.

(frg/ggq)