"Alangkah lebih baiknya, insentif atau subsidi itu diberikan berdasarkan persentase TKDN. Misalnya, TKDN 40% diberikan subsidi 100% [dari nilai yang ditentukan] dan 20% misalnya jadi 50% subsidinya," tuturnya.

Novint berpendapat pemberian bantuan oleh pemerintah dengan skema tersebut membuat sebagian tipe sepeda motor listrik tidak laku di pasaran. Tentu saja, kondisi tersebut membuat produsen maupun distributor harus memutar otak agar sepeda motor listrik itu tidak terlalu lama menumpuk di gudang.

Selain sepeda motor listrik yang tidak mendapatkan bantuan pembelian dari pemerintah, menurut Novint, sepeda motor listrik yang spesifikasinya rendah ikut tidak dilirik oleh masyarakat.

"Bantuan sebesar Rp7 juta [per unit], kalau sepeda motor listriknya harga Rp18 juta, harganya jadi Rp11 juta. Nah, yang harganya Rp11 juta dari awal ini jadi tidak dilirik," ungkapnya.

Novint menyayangkan asosiasinya tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan bantuan pembelian sepeda motor listrik. Menurutnya, asosiasi paham betul bagaimana keinginan masyarakat yang ingin beralih dari sepeda motor konvensional ke sepeda motor listrik.

"Kami mengedepankan asas fairness, semua dapat. Kami tidak pernah dilibatkan dalam rapat dengar pendapat, padahal kami yang ketemu langsung dengan masyarakat," tuturnya.

Terkait dengan permintaan masyarakat, Novint menyebut sebelum diumumkannya rencana pemberian bantuan pembelian sepeda motor listrik permintaan terbilang baik. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan usai pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun lalu.

"Sejak adanya isu subsidi pembelian sepeda motor listrik ini konsumen mulai menahan atau hold pembelian. Namun, saat ini kami siap [memenuhi permintaan]," ujarnya.

Untuk diketahui, insentif kendaraan listrik diberikan pemerintah sebagai bagian dari upaya mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan yang akan mengurangi dampak negatif dari transportasi berbahan bakar fosil. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Kemenperin mengusulkan bantuan pembelian terhadap 200.000 unit sepeda motor listrik sampai dengan Desember 2023. Sementara itu, bantuan pembelian mobil listrik disiapkan untuk 35.900 unit sampai dengan Desember tahun ini. 

“Untuk bus, kami usulkan bagi 138 unit sampai dengan Desember 2023. Kami sudah berikan skema yang melibatkan beberapa lembaga, termasuk di dalamnya perbankan dan produsen,” tegasnya, Senin (6/3/2023).

Untuk syarat pembelian kendaraan listrik yang ‘disubsidi’, Agus menegaskan konsumen dengan 1 NIK tidak dapat membeli sebanyak dua kali atau lebih. “Sistem kami sudah siap untuk [mengawasi] itu,” tegasnya. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan insentif tersebut diberikan dalam bentuk super tax deduction atau pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk impor barang modal pabrik pembuat kendaraan listrik. 

“Dibebaskan PPN juga untuk impor perolehan barang modal pabrik untuk kendaraan bermotor adanya perbedaan tarif untuk kendaraan berbasis mesin dan baterai bea masuk CKD [completely knocked down] atau IKD [incompletely knoced down] untuk kendaraan listrik 0%. Bea balik nama juga akan dikenakan 90% untuk kendaraan listrik,” ujarnya.

Dalam hal pembelian kendaraan listrik, lanjutnya, pemerintah memberikan insentif untuk 200.000 sepeda motor listrik unit 2023 dengan nilai Rp7 juta per unit. Syaratnya, kendaraan tersebut diproduksi di Indonesia dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40%.

“Dan tidak menaikkan harga jual sampai masa pemberian bantuan usai, [dengan nilai Rp7 juta untuk [kendaraan] konversi konvensional ke listrik 50.000 unit 2023,” tegasnya.

Insentif khususnya diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya penerima KUR BPUM pelanggan listrik 450 sampai 900 VA.

Pacu Produksi

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) optimistis 300.000 sepeda motor listrik dapat beroperasi di Indonesia pada 2023.  

Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury mengatakan produksi sepeda motor listrik di Indonesia bisa ditingkatkan seiring dengan akuisisi PT Gesits Technologies Indo (Gesits) oleh holding BUMN baterai Indonesia Battery Corporation (IBC). 

Dengan demikian, peningkatan produksi diharapkan dapat membuat harga sepeda motor tersebut makin terjangkau oleh masyarakat.

"Harapannya kita bisa mencapai angka 300.000 sepeda motor listrik yang beroperasi di jalanan Indonesia pada 2023. Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) diupayakan untuk menumbuhkan penggunaan sepeda motor listrik," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Komplek Parlemen, medio bulan lalu.

Peningkatan produksi sepeda motor listrik juga akan didukung oleh ekosistem yang melibatkan sejumlah pihak, baik dari dalam maupun negeri. 

Khusus untuk mobil listrik, IBC sudah bekerja sama dengan perusahaan asal China PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL) dan perusahaan Korea LG Energy Solution untuk pengembangan produksi baterai.

"Ke depannya, dari pengembangan ekosistem ini bisa dikembangkan fasilitas produksi baterai [kendaraan listrik] dengan kapasitas kurang lebih 230 gigawatt per hour [GWh]," ujar Pahala.

Untuk mendukung operasional kendaraan listrik di Tanah Air, Pahala menyebut BUMN dan anak usahanya akan didorong untuk menjadi penyedia fasilitas pendukung kendaraan listrik. 

Anak usaha PT Pertamina (Persero), seperti PT Pertamina Patra Niaga dan PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) akan ikut serta dalam penyediaan fasilitas tersebut.

"Pertamina Patra Niaga atau PLN akan didorong untuk mengembangkan fasilitas [pendukung]. Battery swapping akan dikembangkan oleh Pertamina Patra Niaga dan SPKLU [Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum] oleh PLN," tuturnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sudah ada 439 SPKLU yang tersebar di 328 titik di seluruh Indonesia hingga akhir tahun lalu. 

Untuk fasilitas battery swapping atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) jumlahnya telah mencapai 966 unit di 100 titik di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Batam, dan Sulawesi Selatan.

"Harapannya pengembangan baterai [kendaraan listrik] di Indonesia dari total station atau battery swapping station sudah bisa dikembangkan sampai dengan 30.000 tahun ini," tutur Pahala. 

(wdh)