Di lain sisi, Jokowo telah menyetujui rencana pembentukan Government Technology atau Govtech, yang merupakan hasil integrasi dari seluruh layanan digital di Indonesia.
Anas mengatakan, Govtech nantinya bakal diberi nama Inadigital yang merupakan singkatan dari Indonesia Digital.
“Ibarat kata, bila sebelumnya Presiden telah meresmikan banyak jalan tol secara fisik, maka kali ini pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital di sembilan layanan prioritas,” ujar Anas.
Pemerintah juga akan menginstruksikan kepada masing-masing K/L, juga pemerintah daerah untuk segera mengintegrasikan layanan ke dalam satu portal. Ini sejalan dengan target pembuatan Govtech yang akan selesai dalam waktu maksimal empat bulan.
“Minggu depan bersama Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) akan zoom meeting dengan Penjabat Gubernur, Wali Kota, untuk tiga bulan menyatukan satu portal,” lanjutnya.
“Termasuk memberi tugas kepada Menteri Koordinator untuk mengaudit aplikasi di bawah Kemenko tersebut. Yang sudah selesai Kemenko Maritim dan Investasi, telah audit dan ditemukan bukan hanya antar Direktorat Jenderal, tapi antara deputi dan direktur tidak sambung, maka dipangkas dan diintegrasikan,” pungkasnya.
Sembilan layanan prioritas yang menjadi target Jokowi dalam menghadirkan mega Apps Nasional adalah:
- Identitas Digital, dikerjakan Kementerian Dalam Negeri
- Satu Data atau Data Payment, dikerjakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Digital Payment, dikerjakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Portal data nasional dan pusat data nasional, dikerjakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
- Layanan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Layanan SIM Online dan perizinan konser Kepolisian
- Aplikasi Bantuan Sosial
- Aplikasi Bidang Kesehatan
- Aplikasi Bidang Pendidikan
Aplikasi SIM dan perizinan konser telah rampung dan rencananya pada bulan Januari ini segera diresmikan Jokowi, kata Anas. Sementara Aplikasi untuk ASN penting dikerjakan karena selama ini terlalu banyak aplikasi yang dibuat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
(dov/wep)
